16 Agustus 2009

Edisi 07

SAMPURASUN

Kembali Dingin

Saat yang paling penting dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) telah berlalu. Rakyat sudah memberikan suara dan menentukan pilihannya. Kepala harus kembali dingin, hati dan pikiran jadi bersih lagi, dan pekerjaan yang tertunda dilanjutkan sampai tuntas.
Ibarat kisah pewayangan yang digelar dua minggu lalu di Lapang Merdeka, bagian akhir dari cerita sudah bisa ditebak. Sementara KPU masih menghimpun suara dari seluruh pelosok Tanah Air, bandul kemenangan sudah mengarah ke pasangan nomor 2, SBY-Boediono.
Pertunjukan wayang golek di Lapang Merdeka mempersembahkan lakon Karna Tanding yang merupakan bagian dari kisah epik Mahabrata. Karna yang mewakili pihak Kurawa harus berhadapan dengan Arjuna dari pihak Pandawa. Kedua kestaria ini sama-sama berpangkat adipati dengan tingkat kesaktian yang sudah mencapai paripurna. Mereka kakak beradik berbeda ayah.
Sejak awal, para pengamat dari kedua belah pihak sudah memastikan, Karna tidak akan mampu mengalahkan Arjuna. Di pihak Arjuna ada Kresna, manusia yang dalam dirinya bersemayam roh dewata, sebagai penasihat spritual. Berkat kegigihan Kresna, Arjuna yang semula ragu harus berhadapan dengan kakak seibu, akhirnya bersedia mengangkat senjata di medan laga Kurusetra.
Untuk mengalahkan lawannya, Arjuna harus melumpuhkan senjata andalan Karna yaitu Konta. Senjata ini seperti rudal pintar yang akan mengejar sasarannya hingga terpanggang dan tewas. Kresna punya cara. Dia mengasongkan Gatotkaca sebagai umpan untuk melumpuhkan kekuatan Konta. Karena Konta bersifat sekali pakai, maka ketika menancap pada tubuh Gatotkaca, senjata ini kehilangan kehebatannya. Tanpa Konta, Karna mudah dikalahkan.
Pilpres memang berbeda dengan cerita pewayangan. Tapi ada pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Pada saat Karna perlaya setelah terpanggang panah milik Arjuna, tentara dari kedua belah pihak menyarungkan senjatanya masing-masing. Mereka menghentikan perang sementara waktu untuk memberikan penghormatan kepada roh Karna yang sedang menuju Nirwana. Nama Karna tetap harum sebagai ksatria pilih tanding yang menjunjung tinggi moral dan etika. Dia tidak kehilangan martabatnya sebagai putra Dewa Surya.
Arjuna tidak lantas besar kepala. Dia bergegas menyampaikan bela sungkawa kepada pihak Kurawa yang baru saja kehilangan panglima andalannya. Arjuna lalu berdoa untuk keselamatan Karna menuju alam abadi. Perang Bharatayuda tak lama lagi berakhir.
Pesta demokrasi Pilpres sudah melewati tahap-tahap yang menegangkan. Sisa-sisa tahapan yang belum dilaksanakan hanya beberapa langkah menuju bagian akhir. Tak ada lagi perdebatan, iring-iringan massa , atau pidato-pidato yang bikin kuping panas. Lima tahun ke depan, tidak akan lama, pesta demokrasi dimulai lagi.

===============

081511151xxx
Sebagai pengguna jalan mengucapkan Terima kasih kepada pihak yang telah melaksanakan perbaikan jalan antara Jubleg Purabaya. Mohon dalam pengerjaannya supaya di selesaikan secara menyeluruh, mengingat sangat dibutuhkannya sarana jalan yang memadai. Mohon di perhatikan.
02662520xxx
Pemadaman listrik pada waktu malam ke Wilayah Panyaweuyan Panggeleseran kembali terjadi, masalah ini sangat membuat tidak nyaman para pelanggan. Untuk itu minta kepada pihak yang terkait supaya terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanannya.
085659475xxx
Kepada Pemerintah Kota Sukabumi mohon supaya memperhatikan dan melakukan upaya perbaikan atas kondisi jalan Pelabuhan Dua mulai dari pertigaan Cikondang sampai Cipanengah yang kondisinya sangat tidak nyaman saat di lalui kendaraan. Dan, masalah ini sering mengundang pada terjadnya kecelakaan lalu lintas.
085723217xxx
Kami sebgai warga Cisaat mohon kepada pihak yag berwenang dan Dinas terkait supaya membuat Zona Zebra Penyebrangan di depan tugu Gelanggang Cisaat. Dikarnakan banyak terjadi kecelakaan di sekitar jalur tersebut. Mohon perhatiannya.
087820526xxx
Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi mohon supaya di perhatikan masalah kondisi jalan Desa Parungseah, dimana saat ini kondisinya rusak. Masalah tersebut telah banyak menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat. Untuk itu agar segera di lakukan perbaikan.
081911872xxx
Saat ini banyak Lembaga-lembaga yang berkedok koperasi memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi. Dimana banyak masyarakat yang terjerat dengan mekanisme pinjam meminjam uang yang ditawarkannya, dengan alas an persyaratan yang simple. Untuk itu Kepada pihak yang berwenang mohon supaya menertibkannya.
085156347xxx

Kami sebagai Warga Kampung Cijambe Girang Desa Sikaresmi Kecamatan Cisaat minta kepada pihak yang berwenang supaya meninjau langsung kondisi bangunan SDN Negeri Cijambe Girang. Dimana saat ini dua ruang kelas kondisinya rusak parah dan tidak bisa di pergunakan sebagai sarana belajar siswa. Mohon supaya di perhatikan.

=================

Pemasangan Rambu Pantai Sudah Mendesak
Pelabuhanratu, SF.-
Muspika Palabuhanratu bersama stakeholders pariwisata berencana akan memasang rambu-rambu tanda bahaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan laut di kawasan-kawasan tujuan wisata. Salah satu rambu yang paling penting adalah larangan berenang di kawasan pantai. Jenis rambu ini pemasangannya akan diintensifkan di sekitar Pantai Citepus Kebon Kalapa.

“Rambu-rambu yang terpasang masih kurang. Kami melihat rambu-rambu yang tersedia belum memadai,” kata Camat Palabuhanratu, Dedi Chardiman.
Dedi mengaku, beberapa waktu lalu dia mendengar keluhan dari keluarga Carli Manik dan Rio Chandra yang tewas karena tenggelam di perairan Palabuhanratu. Dikatakan Dedi, mereka mempertanyakan kurangnya rambu-rambu tanda bahaya di lokasi-lokasi tujuan wisata pantai. Camat Palabuhanratu berjanji untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dengan segera menyampaikan rencana pemasangan rambu-rambu tanda bahaya ke Pemkab Sukabumi. Saat ini, rambu yang sudah terpasang berupa bendera merah dan plang peringatan. Rambu-rambu yang lainnya sedang dipersiapkan. Pemasangan rambu-rambu tanda bahaya akan dilakukan secara kontinyu hingga tuntas sebelum Lebaran tahun ini tiba. Dedi mengharapkan pada musim libur Idul Fitri seluruh rambu sudah terpasang di sepanjang pantai Palabuhanratu, terutama di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan laut.
Selain pemasangan rambu-rambu tanda bahaya di pantai, pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan dan jumlah penjaga pantai. Sebenarnya, kata Dedi, kesiapan penjaga pantai saat ini, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, cukup memadai untuk mengawasi tindak-tanduk para pengunjung yang berada di kawasan perairan.
Dijelaskan Dedi, para penjaga pantai yang antara lain berasal dari unsur Balawista, Tim SAR Daerah, dan lifeguard Polres Sukabumi selalu dalam posisi siap untuk menjalankan tugasnya. Menurut dia, penempatan penjaga pantai di sekitar lokasi yang berbahaya sangat efektif dalam mengawasi aktivitas wisatawan supaya terhindar dari kecelakaan laut.
“Pekan lalu para penjaga pantai berhasil mengevakuasi wisatawan yang mengalami kecelakaan laut. Balawista dan Tim SAR dengan dibantu jajaran Polres Sukabumi selalu siap menjalankan tugas penyelamatan dan pengawasan terhadap wisatawan,” ujar Dedi.
Keberadaan para penjaga pantai itu akan lebih optimal jika ditunjang dengan rambu-rambu tanda bahaya, kata Dedi. [Herman]

_________________________________________________________


Masih Banyak Pelosok yang Belum Teraliri Listrik

Pelabuhanratu, SF.-
Kemampuan finansial dan kesiapan teknis PT PLN UPJ (Unit Pelayanan dan Jaringan) Palabuhanratu belum bisa menuntaskan pemasangan jaringan listrik ke seluruh pelosok desa dan kampung yang berada di wilayah tugasnya. Hal itu diakibatkan keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah yang dilayani PLN UPJ Palabuhanratu. UPJ ini melayani 17 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan tiga kecamatan di Kabupaten Lebak.
“Banyak kampung dan desa yang belum terpasang jaringan listrik PLN. Letaknya di pelosok dan jaraknya berjauhan,” kata Manajer PLN UPJ Palabuhanratu, Ade Sutisna.
Dia mengakui, jumlah wilayah di pelosok yang belum menikmati aliran listrik dari PLN UPJ Palabuhanratu hampir 50 persen. Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar terletak di kawasan selatan. Selain terhambat faktor geografi, PLN juga mengalami kesulitan dalam menyediakan dana investasi untuk menyelesaikan pemasangan jaringan listrik di seluruh pelosok perkampungan.
Sebagian besar warga yang belum menikmati aliran listrik itu tinggal di kecamatan-kecamatan Cikakak dan Cisolok. Dana investasi yang dibutuhkan untuk pemasangan jaringan baru di seluruh perkampungan yang jaraknya berjauhan, kata Ade, sangat besar. Sementara, saat ini, kemampuan finansial PLN belum memadai untuk menyediakan investasi tersebut.
Dilihat dari sisi ketersediaan daya, PLN Palabuhanratu juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas jaringan listrik. Daya yang dikelola PLN UPJ Palabuhanratu hanyalah 40 MW. Sedangkan kebutuhan energi listrik untuk menerangi seluruh warga di 20 kecamatan jauh lebih besar dari daya yang tersedia.
Sekalipun demikian, lanjut dia, PT PLN UPJ Palabuhanratu akan berupaya memenuhi kebutuhan warga akan listrik, khususnya untuk mereka yang tinggal di pelosok perkampungan. Tidak ada alasan bagi PLN menunda-nunda pemasangan jaringan listrik karena PLN adalah perusahaan negara yang bertugas menyediakan penerangan listrik, tegas Ade.
Untunglah di tengah kesulitan keuangan, PLN mendapat uluran tangan dari pemerintah provinsi berupa program Listrik Desa (Lisdes). Ade mengakui, program Lisdes sangat membantu upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga yang bermukim di pelosok. Dalam program ini, Pemprov Jawa Barat menanggung sebagian biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan jaringan baru.
Ade menyarankan, warga Desa yang belum mendapatkan jaringan listrik supaya mengajukan proposal yang ditujukan kepada PLN. Proposal dari warga sangat membantu PLN dalam menyusun rencana pemasangan jaringan baru. Namun, tanpa ada proposal dari warga pun, PLN tetap akan membuka jaringan baru di pelosok-pelosok. [Herman]

=================

Ketua PK KNPI Palabuhanratu, Dodi Zaenal Abidin

Mengetuk Hati Pengusaha Sebelum Lengser

Pelabuhanratu, SF.-
Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Palabuhanratu, Dodi Zaenal Abidin menyesalkan sikap pengusaha lokal yang tidak memberikan dorongan moril maupun materi terhadap pengembangan dan kiprah KNPI. Selama Dodi memimpin KNPI Palabuhanratu, dia belum pernah didatangi kalangan pengusaha yang bermaksud akan memberikan sumbangan dalam membangun kiprah kepemudaan.
Menurut Dodi, KNPI membutuhkan dorongan dari berbagai kalangan dalam menjalankan peran dan fungsinya, termasuk pengusaha. KNPI mengambil peranan penting dalam mengarahkan dan membina para pemuda ke arah yang lebih positif.
Selama masa kepemimpin Dodi, KNPI Palabuhanratu sudah memberikan banyak kontribusi, baik berupa aksi nyata maupun pemikiran terhadap pengembangan kepemudaan. Dodi dan rekan-rekannya antara lain menjalankan program pendekatan persuasif untuk memberikan pencerahan kepada para pemuda yang terlibat narkoba, miras, dan tawuran. “Kalau tidak ada dukungan dari para stakeholders, segala program yang kami laksanakan tidak akan membuahkan hasil yang nyata dan dapat dirasakan para pemuda. Kami selalu berusaha menjadikan kalangan pemuda sebagai pelaku pembangunan yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat,” kata Dodi.
Dilihat dari segi konteks pembangunan dan pengembangan kepemudaan, kata Dodi, KNPI Palabuhanratu di bawah kepemimpinannya telah memberikan bukti nyata berupa kiprah dan kontribusi dalam pembangunan mental dan fisik di tengah kehidupan masyarakat. Dia berharap kepada para pelaku pembangunan, khususnya pengusaha memberikan kontribusi dan dorongan yang lebih besar kepada KNPI.
Dodi tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya di KNPI Palabuhanratu. Masa kepemimpinannya selama periode 2006-2009 akan segara berakhir. Selasa (14/7) ini, seluruh kader dan anggota KNPI Palabuhanratu akan menyelenggarakan musyawarah tingkat kecamatan yang salah satu agendanya pemilihan ketua untuk masa bakti 2009-2012.

“Saya tidak akan mencalonkan lagi. Saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda,” ungkap Dodi.
Sudah saatnya, lanjut Dodi, generasi selanjutnya melanjutkan program-program dan perjuangan KNPI. Dia sudah menyediakan diri sebagai pengawal, pengantar, dan pendorong bagi keberangkatan para calon-calon pimpinan KNPI Palabuhanratu supaya dapat berperan lebih baik lagi di masa mendatang.
Berkat pembinaan dan dorongan dari Dodi, beberapa kader organisasi kepemudaan bakal tampil sebagai kanidat ketua pada Muscam ke-7 KNPI Palabuhanratu. Mereka yang hampir bisa dipastikan akan maju ke bursa pencalonan adalah Cecep Taryana, Ardiansyah, Asep Sudarman, dan Budi Munawar. [Herman]

==============

Bangunan Liar di Citepus Harus Segera Ditertibkan

Pelabuhanratu, SF.-
Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) memerintahkan Resort Balai KSDA Sukawayana dan Tangkubanparahu untuk menertibkan bangunan liar di sekitar Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Menurut Kepala Resort KSDA Sukawayana dan Tangkubanparahu, Tamsur, perintah tersebut harus segera dilaksanakan. Bangunan-bangunan liar Citepus jelas-jelas menempati areal hutan konservasi milik negara.
“Bangunan liar makin marak. Kami khawatir keberadaan bangunan-bangunan itu mengganggu fungsi hutan dan ekosistem,” kata Tamsur, Rabu (8/7) lalu.
Bangunan-bangunan liar itu, kata Tamsur, harus segera ditangani. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, jumlahnya akan semakin banyak. Sehingga bisa mempercepat kerusakan hutan dan mengganggu fungsi konservasinya. Kantor Resort KSDA Sukawayana dan Tangkubanparahu sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para pemilik bangunan liar. Sayangnya, peringatan tersebut tidak diindahkan.
Bahkan, para pemilik bangunan liar itu secara terang-terangan membuat bangunan baru. Tamsur sudah berupaya menempuh berbagai langkah untuk menekan dan selanjutnya menghilangkan bangunan dari kawasan hutan konservasi. Sejauh ini, langkahnya itu belum membuahkan hasil yang optimal.
Tamsur tidak memiliki aparat yang cukup untuk menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut. Karena itu dia meminta bantuan tenaga dari Satpol PP dan Polres Sukabumi. Dia sudah melayangkan surat permohonan bantuan kepada instansi-instansi pemerintah yang berkantor di sekitar Palabuhanratu. Namun, sampai sekarang surat-surat tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Kantornya tidak bisa berbuat banyak dalam menangani bangunan-bangunan liar itu. Aparat di Kantor Resort KSDA hanya tiga orang. Menurut dia, penertiban harus dilakukan mulai sekarang sebelum keadaan bertambah runyam. [Herman]

================

Petir Menyambar di Atas Tower, Barang Elektronik Ikut Rusak

Pelabuhanratu, SF.-
Tower telepon seluler yang tersambar petir pekan lalu diduga menimbulkan kerusakan pada peralatan elektornik milik warga Kampung Kebon Kalapa Tipar, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu. Karena itu, warga Kebon Kalapa mendesak pemilik tower tersebut yakni operator telepon seluler Smart untuk mengganti barang-barang elektronik milik mereka yang mengalami kerusakan.
Benda-benda berlistrik yang rusak seusai sambaran petir ke atas tower berupa televisi, VCD, DPD, PS, dan KWH listrik. Ketua RW 08 Kampung Kebon Kalapa Tipar, Ucup Supriatin menduga kerusakan barang-barang elektronik milik warga berkaitan dengan amukan petir yang menyambar tower milik operator Smart. Ucup adalah salah seorang saksi mata yang melihat loncatan kilat saat menyambar tower.
Menurut Ucup, ketika petir menyambar terdengar suara ledakan yang sangat keras. Bersamaan dengan itu, muncul pula sekumpulan cahaya yang menyerupai bola api. Ucup menyaksikan, ledakan dan bola api itu datangnya dari ujung bagian atas tower dengan ketinggian 75 meter.
Ucup belum mendata jumlah warga yang mengalami kerugian akibat sambaran petir tersebut. Begitu juga, data kerugian material yang diderita warga masih menunggu hasil penghitungan. Dia memperkirakan, total kerugian dari kerusakan barang-barang elektronik itu sekitar Rp 40 juta. Besaran ini diperoleh dari jumlah warganya yang mencapai 40 KK dengan masing-masing kerugian Rp 1 juta.
Itu total kerugian minimal, tandas Ucup. Hal ini mengingat satu rumah yang mengalami kerusakan paling tidak memiliki dua barang elektronik, misalnya TV dan VCD sekaligus. Bilangan kerugian yang sesungguhnya lebih besar lagi.
"Kami telah memberitahukan hal ini kepada pihak operator sambil menyampaikan adanya pengajuan tuntutan ganti rugi dari warga. Hal itu kami utarakan saat mengajukan permohonan perbaikkan tower,” kata Ucup.
Namun, sampai akhir pekan lalu, operator telepon seluler Smart belum melakukan perbaikan tower. Demikian pula, tuntutan ganti rugi dari warga belum dijawab. [Herman]

===============

Membangun Gedung Sekolah Mengutamakan Kualitas
Caringin , SF

Yayasan Alibrohimiyah yang beralamat di Kp. Pasir Angin Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, kini tengah melaksanakan Pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah Pesantren Satu Atap (PSA). Sedangkan proses pembangunan gedung sekolah/madrasah Tsanawiyah ini dilaksanakan atas kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia melalui program AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program).
Ketua Yayasan Samsul Kamil, yang didampingi sesepuh Yayasan Kyai Abdul Aziz, mengungapkan rasa bangganya atas bantuan yang diberikan kepada Yayasan yang dipimpinnya.
“ Kami akan manfaatkan dana bantuan ini secara baik dan optimal. Kami bangun gedung sekolah ini sesuai dengan Rancangan Angaran Biaya yang telah ditentukan. Kami tidak ingin mengejakan pembangunan ini secara asal-asalan, sebab belum tentu dalam waktu dekat akan mendapatkan bantuan seperti ini lagi, karena itu dalam prosesnyapun kami awasi terus menerus agar para pekerja betul betul bekerja dengan baik sehingga pekerjaannya menghasilkan yang terbaik.”Ungkapnya
Kata Kyai Abdul Aziz. Besi yang digunakan, dalam ketentuan RAB harus berukuran 14 mm sedangkan di Sukabumi sulit ditemukan di pasaran sehingga didatangkan dari Jakarta.
”Hal Ini dilakukan demi kualitas fisik gedung sekolah yang dibangun, ”katanya. Demikian juga material lainnya seuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak ada alasan lanjut Kyai, bagi pihak panitia mencari lebih sekedar keuntungan untuk pribadi dalam membangun sekolah ini.
Diungkapkan Kyai, karena lokasi pembangunan sulit dijangkau kendaraan roda empat sehingga berakibat membengkaknya harga bahan material. Karena adanya tambahan kuli angkut sampai di lokasi.
Misalnya saja, untuk satu buah bata mereha harganya 300 rupiah, karena lokasinya jauh maka untuk satu bata merah harganya menjadi 350 rupiah, demikian juga untuk pasir, kayu dan lain sebagainya.
Namun demikian kata Ketua yayasan, ongkos angkut bahan material sampai dilokasi phaknya telah bekerja sama dengan kelompok pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok pemuda Pasir Angin (Alipa).
Biaya angkut yang dikeluarkan bukan jatuh kepada pribadi, melainkan kepada kelompok pemuda dengan kompensasi untuk melengkapi sarana olah raga seperti lapang olah raga , bola voli dan lain sebagainya. (Muhidin)

================
Pilpres Kec Gunung Guruh Alami Peningkatan

Gunungguruh, SF
Di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pilpres tahun 2009 ini mancapai 79,23 persen. Diungkapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunungguruh Erwan saat ditemui SF diruang kerjanya pekan lalu.
Kata Erwan, jumlah masyarakat di 7 desa di Kecamatan Gunungguruh berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan pilpres lalu sekitar 33.537 orang. Hal ini jelas menandakan peningkata yang cukup signifikan.
Erwan mengaku, pihak PPK Gunungguruh merasa lebih siap dalam melaksanakan Pilpres tahun 2009 ini, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Tahapan demi tahapan sejak dilakukan sosialisasi, hingga pendataan yang dilanjutkan pendistribusian surat serta kotak suara kepada masing-masing TPS berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah berkat kerjasama dan peran serta berbagai pihak, pelaksanaan Pilpres di Kecamatan Gunungguruh berjalan dengan ltertib lancar dan aman,” katanya.
Erwan juga mengungkapkan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di tujuh desa se Kecamatan Gunungguruh dalam pelaksanaan Pilpres tahun ini berjumlah 77 TPS. Jumlah TPS ini menurun dibandingkan pada pelaksanaan pileg lalu berjumlah 106 TPS. Sedangkan jumlah anggota PPK Gunungguruh sebanyak 8 orang. TEDI. S

=================

35 RUMAH DI KAMPUNG MUARA DAPAT BANTUAN DARI PEMPROV

Gunungguruh,SF

Sebanyak 35 warga kampung Muara Rt.12 Rw.05 Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, mendapatkan bantuan stimulan berupa bahan bangunan rumah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/7) lalu. Acara penyerahan yang dilaksanakan di ruang pertemuan SDN Pasir Badak, Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunungguruh tersebut selain dihadiri masyarakat dihadiri pula oleh Kabid Dinsos Kabupaten Sukabumi Tita, Seksi Bencana Alam Propinsi Jawa Barat, Heri dan Yudi, serta Camat Gunungguruh Anas Anjasmara.
Menurut Tita, bantuan stimulan bahan bangunan rumah ini, nantinya akan diberikan kepada 35 KK yang sebelumnya telah menanda tangani pengajuan proposal ke Pemkab melalui Dinas Sosial Kabupaten dan telah dilanjutkan ke Dinsos Provinsi Jawa Barat.
“Sebelumnya, Bupati sudah memberikan bantuan senilai 2 juta/KK bagi 35 KK yang terkena bencana alam di Kampung Muara. Alhamdulillah, dana tersebut sudah direalisasikan untuk pembelian tanah bagi relokasi warga di tempat yang lebih aman,” katanya.
Selain itu pihak Dinsos Kabupaten Sukabumi, juga telah memberikan bantuan berupa sembako kepada warga Kp. Muara yang terkena bencana alam tanah longsor beberapa bulan lalu. Mengenai realisasi bantuan stimulan bahan bangunan rumah dari propinsi Jawa Barat, masyarakat harus bersabar karena harus melalui proses lelang di propinsi.
“Pada dasarnya, kondisi tanah di Kp. Muara sangat labil dan rawan terjadinya tanah longsor. Dari 140 bantuan stimulan bahan bangunan rumah yang digulirkan Pemprov Jawa Barat, 100 bantuan diantaranya untuk Kabupaten Sukabumi. Sedangkan sisanya 40 bantuan lagi untuk Garut,” ungkapnya.
Tita berharap, bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada masing-masing kelompok agar dimanfaatkan sebaik mungkin dan jangan sampai dijual.“ Semoga bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga yang terkena musibah,” harapnya.
Sementara itu Sugianto, salah seorang warga Kp. Muara yang terkena musibah tanah longsor mengaku merasa senang akan adanya bantuan dari Pemprov Jabar.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya bantuan ini. Tentunya hal ini membuktikan bahwa pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang terkena musibah. Namun saya berharap bahwa bantuan tersebut bisa secepatnya terealisasi,” ungkapnya. TEDI. S

================

RSPD FM Kota Sukabumi Live Pilpres 2009

Kota Sukabumi, SF
Pelaksanaan pilpres tahun 2009 di Kota Sukabumi berjalan dengan lancar, baik media cetak maupun elektronik berperan aktif melakukan liputan ke beberapa TPS di tujuh kecamatan se Kota Sukabumi.
Momentum ini tidak lepas dari peran serta pantauan kantor Pusat Data Elektronik (PDE), Arsip daerah dan Humas Kota Sukabumi. Melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) 99,95 FM Kota Sukabumi, yang mengerahkan beberapa reporternya menyiarkan secara langsung dari lapangan dalam bentuk laporan perkembangan suara yang masuk ke KPUD selama pilpres berlangsung.
Kepala Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi Oscar Lesnusa mengungkapkan, langkah RSPD Kota Sukabumi melaporkan langsung pelaksanaan pilpres, ternyata bukan hanya pada hari H saja. Melainkan satu hari menjelang pelaksanaan pilpres, melaporkan berbagai persiapan menjelang hari H dan pelaksanaan sidak jajaran pemerintahan Kota Sukabumi.
“Kami melaporkan secara langsung pelaksanaan pilpres, sejak pelaksanaan sidak jajaran Pemkot Sukabumi tentang kesiapan KPUD di 7 kecamatan se Kota Sukabumi hingga pada akhir pelaksanaan pencontrengan,” katanya.
Oscar mengaku, selama pelaksanaan pilpres 8 Juli lalu. Sebanyak 15 orang kru RSPD Kota Sukabumi diterjunkan, untuk melaporkan seluruh rangkaian kegiatan termasuk proses pencontrengan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Sukabumi di TPS dekat kediamannya masing-masing.
“Yang kami lakukan ini, agar masyarakat Kota Sukabumi mengetahui perkembangan aktivitas KPUD selama kegiatan Pilpres berlangsung,” ungkapnya.
Oscar juga berterima kasih kepada seluruh media baik cetak maupun elektronik, yang telah turut aktif menginformasikan pelaksanaan pilpres di Kota Sukabumi.

=================
WARTAWAN TUMBUH BAK JAMUR

Mengamati dunia pers akhir-akhir ini, sudah barang tentu akan berkaitan dengan pencari berita yang disebut wartawan. Wartawan dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan kalimat dan kalimat inilah lahir sebagai tulisan dalam bentuk berita.
Sejak bergulirnya kebebasan Pers, profesi wartawan tumbuh subur bagaikan jamur sehingga menjadi komoditas alternatif pencari kerja, dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, dilengkapi dengan menyandang KTA dari penerbitan sebuah media, jadilah seorang wartawan. Hanya disesalkan bagi sebagaian dari mereka yang mengaku wartawan tanpa dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan profesinya dengan wawasan dan keterampilan yang memadai. Akibatnya berita yang ditulis oleh mereka mengesampingkan kaidah bahasa yang baik dan benar bahkan tanpa dilandasi dengan etika jurnalistik, sehingga tidak jarang menjadi sebuah delik pers untuk somasi.
Wawan Aries, seorang wartawan yang sudah banyak mengikuti perjalanan jurnalis, mengatakan, sebagai seorang wartawan harus konsekwen pada Kompentensinya, faham tentang kode etik jurnalistik serta mengerti pada delik pers. Bahkan ketrampilan kemampuan menulis harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga akan melahirkan berita atau tulisan yang diminati untuk dibaca dan dapat difahami maksud dan arah tujuan penulisan.
Sejatinya untuk menyandang profesi wartawan tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan, kata Wawan. dengan pandai bicara atau menulis saja belum tentu bisa menjadi wartawan, yang lebih penting adalah belajar dan belajar terus keterampilan menulis, setelah terampil menulispun tidaklah cukup apabila belum memahami kode etik jurnalistik dan mengerti delik pers “Saya jamin, apabila setiap wartawan terampil menulis, faham kode etik dan mengerti tentang delik pers akan menjadi seorang wartawan yang handal dan professional.”Ungkap Wawan [Danis]

===============

DISHUB PERLIHATKAN KESIAPAN PASUKAN DILAPANGAN
Kota Sukabumi, SF

Pasukan Operasional DISHUB Kota Sukabumi penuhi hampir seluruh persimpangan jalan untuk kelancaran arus lalulintas saat pilpres berlangsung. Demikian hasil pantauan Wartawan SF selama mengikuti inspeksi Muspida Kota Sukabumi mengunjungi ke beberapa TPS di tujuh kecamatan wilayah pemerintahan Kota Sukabumi. Kesigapan personel Dishub Kota Sukabumi menempatkan seluruh kekuatannya untuk mengamankan arus lalulintas ternyata sangat membantu kelancaran bagi masyarakat yang akan melaksanakan pencontrengan di TPS, masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari, maupun arus wisatawan luar kota yang memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi lokasi pariwisata di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Kadishub Kota Sukabumi Andri Setiawan membenarkan bahwa pada hari Rabu (8/7) lalu seluru h personel operasional yang ada dikerahkan untuk membantu kelancaran arus lalulintas. Namun menurutnya bahwa pengamanan arus lalulintas bagi Dishub tidak hanya pada hari-hari tertentu. Kata Andri, tugas ini sudah menjadi kewajibannya setiap hari, apalagi pada pagi hari disaat jam-jam sibuk keberangkatan ke tempat kerja atau ke sekolah, Seluruh personel operasional Dishub harus sudah berada di setiap persimpangan jalan atau tempat-tempat penyebrangan.
Pendapat beberapa kalangan masyarakat, akhir-akhir ini merasa ada perubahan dalam sistem pengamanan lalu lintas. Salah satunya diungkapkan ketua Yayasan pendidikan Abdi Bangsa Asep Deni, ”Saat ini di jalan raya tidak hanya pihak kepolisian saja, bahkan Dishubpun terlihat turut aktif. Dengan aktifnya berbagai unsur untuk pengamanan lalin di Kota Sukabumi, mudah-mudahan akan tercipta kondisi lalulintas yang tertib aman dan terkendali, sehingga kota ini tidak akan semrawut dengan arus lalulintas yang tidak terkendali.”katanya (Herry)

==================

RAZIA GEPENG ANJAL DI DUGA BOCOR

Kota Sukabumi, SF.
Kehadiran gelandangan pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) tak hanya terjadi di kota-kota besar. Di Kota Sukabumi pun gepeng dan anjal kerap ditemukan berkeliaran dan mangkal di berbagai jalan-jalan utama di kota Sukabumi, sehingga cermin atau potret muram suatu kota identik dengan kehadiran mereka.

Sangat disesalkan kehadiran mereka ternyata buangan dari daerah lain, tak jarang dalam tindak tanduknya sesekali meresahkan pengguna jalan, sebab mereka meminta-minta dengan cara paksa. Pengakuan beberapa gepeng dan anjal mengaku terpaksa melakoni pekerjaan itu karena didorong kebutuhan hidup yang semakin sulit, dst. (berita SF. Edisi I Minggu I hal 4)
Melihat kenyataan seperti itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB) kerjasama dengan Satpol PP Kota Sukabumi, Jum’mat (3/7) lalu melakukan razia terhadap gepeng dan anjal di persimpangan Jl. Bhayangkara dan Jl. KH. Ahmad Sanusi. Dari dua tempat tersebut yang terjaring hanya tujuh anjal usia 10 hingga 13 tahun.
Ketika razia berlangsung jumlah anjal yang terjaring hanya sedikit, hal ini disebabkan karena pelaksanaan sebelumnya telah diketahui oleh mereka akan dilakukan razia. Sehingga banyak anjal dan gepeng yang bersembunyi bahkan melarikan diri sebelum terjaring.
Sedangkan ke tujuh anjal yang terjaring, ketika dimintai keterangan di kantor Sat Pol PP Kota Sukabumi ternyata seluruhnya berasal dari Kabupaten Sukabumi. Kemudian mereka di giring ke Kantor Sat Pol PP Kota Sukabumi.
Kasi Pemulihan Sosial, Jamhur, mengatakan. Mereka yang terjaring dalam pemeriksaan di Kantor Satpol PP mendapat pengarahan, pembinaan dan membuat perjanjian untuk tidak terjun lagi kelapangan dan apabila mereka melakukan kembali maka sangsinya akan di kirim ke Cirebon.
Menurut Jamhur, Satpol PP telah berulang kali melakukan razia gepeng dan anjal, pada saat itu merekapun diberi pengarahan, bimbingan dan keterampilan serta keagamaan, namun hasilnya mereka tetap kembali ke jalan untuk ngamen dan mengemis.
Jamhur mengharapkan kedepannya akan melakukan terobosan dan pendekatan ke panti-panti baik yang ada di kota Sukabumi maupun di luar kota Sukabumi untuk dapat ikut berperan dalam membimbing, membina serta memberikan perhatian kepada mereka. Agar mereka memiliki keterampilan yang mandiri dan akhirnya mereka dapat memiliki penghasilan yang bisa memberikan nafkah sehari-hari.
Jamhur juga mengungkapkan. setelah mendapat sangsi berupa teguran, diharapkan mereka tidak melakukan kegiatan kembali di jalan. Lebih baik mereka kembali ke bangku sekolah untuk menuntut ilmu sebagai bekal mereka di masa depan.(danis)
=================

60 Persen Gangguan Listrik dari layang-layang

Kota Sukabumi, SF
Permainan layang-layang merupakan salah satu yang paling digemari oleh masyarakat baik dari kalangan generasi muda hingga orang tua. Apalagi jika musim layang-layang tiba, masyarakat dari berbagai kelompok umur ini sibuk untuk bermain layang-layang tersebut mulai dari pagi hingga menjelang malam hari.
Namun siapa sangka, permainan layang-layang yang terbilang murah dan merakyat tersebut, secara tidak langsung bisa menjadi petaka yang justru merugikan masyarakat sendiri. Seperti contoh, banyaknya layang-layang yang putus dan tersangkut di kabel listrik sehingga tanpa disadari bisa membuat aliran listrik menjadi padam.
Menurut Humas PT. PLN APJ Sukabumi, Harry Sas, seiring mulai musimnya permainan layang-layang di masyarakat satu bulan terakhir sering mengakibatkan gangguan aliran listrik akibat banyaknya layang-layang yang putus tersangkut di kabel listrik.
“ Dalam satu minggu, kejadian listrik padam akibat layang-layang yang tersangkut di kabel listrik bisa mencapai 3-4 kali,” katanya saat ditemui diruang kerjanya pekan lalu.
Lebih jauh Harry mengungkapkan, berdasarkan data yang ada di PLN APJ Sukabumi. Sekitar 60 persen gangguan listrik dalam satu bulan terakhir ini, akibat dari tersangkutnya layang-layang di kabel listrik dan ini terjadi pada saat musim layang-layang saja. Bisa padamnya aliran listrik oleh layang-layang, dikarenakan benang yang dipakai untuk layang-layang ada yang terbuat dari campuran kaca atau yang biasa disebut gelasan.
Apabila benang tersebut tersangkut di kabel listrik yang mempunyai aliran cukup tinggi, secara tidak langsung dapat membuat aliran listrik menjadi terhenti sementara dan tidak lama kemudian dapat dihidupkan kembali oleh petugas PLN. Namun permasalahannya bukan itu saja, apabila layang-layang beserta benangnya tidak segera di bersihkan dari kabel listrik. Sewaktu-waktu dapat membuat aliran listrik menjadi terhenti, karena apabila layang-layang dan benang tersebut berembun atau basah dapat kembali terjadi korsleting.
” Selain karena layang-layang, gangguan listrik juga sering terjadi karena berbagai faktor. Antara lain, cuaca, pohon tumbang dan binatang yang secara tidak sengaja bergelantungan di kabel listrik,” ungkapnya.
Ada beberapa wilayah di kota/kab Sukabumi yang sering terjadi gangguan listrik akibat layang-layang. Antara lain, Cipanengah Kecamatan Lembursitu, Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong dan daerah Goal para.HERRY

====================

Dishub berbenah Diri

Kota Sukabumi, SF
Berbagai upaya terus dilakukan demi meraih piala Adipura tahun 2010 mendatang. Bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sukabumi, sudah mulai berbenah diri untuk mendukung Pemkot Sukabumi dalam meraih Piala Adipura tahun mendatang.
Langkah ini pulalah yang sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Di bawah kepemimpinan Andri Setiawan, Dishub Kota Sukabumi mulai berbenah diri, salah satunya dengan cara melakukan penataan kawasan perkantoran Dishub Kota Sukabumi. “ Kami saat ini sedang mencoba untuk melakukan penataan kawasan perkantoran Dishub Kota Sukabumi agar menjadi lebih indah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu.
Dari pantauan SF, beberapa titik di sekitar lingkungan perkantoran Dishub Kota Sukabumi sudah mulai berubah dan dilakukan pembenahan. Antara lain, taman, bangunan utama dan kantor. Bahkan saat ini, tulisan dan lambang Dishub Kota Sukabumi yang terpampang di depan bangunan utama bisa bersinar di malam hari.
Menurut Andri, sebelum mewujudkan lingkungan Kota Sukabumi yang sehat, bersih dan asri. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah, dengan membersihkan sekaligus menata lingkungan yang terkecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan kantor. Apabila lingkungan sendiri sudah tertata dengan baik, baru selanjutnya secara bersama-sama mulai menata lingkungan di Kota Sukabumi.” Secara perlahan-lahan kami berupaya melakukan pembenahan dari berbagai bidang di,” ungkapnya. HERRY

=================

SBY Unggul di Kota Sukabumi

Kota Sukabumi, SF
Pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Berhasil memimpin perolehan suara sementara Pilpres tahun 2009 di Kota Sukabumi.
Berdasarkan data perhitungan perolehan suara sementara Pilpres tahun 2009 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Pasangan SBY – Boediono unggul dengan perolehan 114.627 suara atau 70,65%.
Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo, berada di urutan kedua dengan perolehan 29.602 suara atau 18,24 %. Sementara itu pasangan Jusuf Kalla-Wiranto berada di urutan terakhir dengan perolehan 18.027 suara atau 11,11 %.
Ketua KPU Kota Sukabumi Anton S Rahman mengatakan, perhitungan perolehan suara pelaksanaan Pilpres 2009 di Kota Sukabumi yang dilakukan KPU Kota Sukabumi baru bersifat sementara dan belum tetap. Sedangkan jumlah suara yang masuk ke KPU Kota Sukabumi seluruhnya baru sekitar 162.256 suara atau sekitar 80 persen.
” Untuk jumlah DPT Pilpres 2009 di Kota Sukabumi mencapai 218.763 orang, jika melihat jumlah tersebut berarti masih belum semua surat suara masuk ke KPU Kota Sukabumi,” katanya.
Saat ditanya kapan KPU Kota Sukabumi akan melaksanakan sidang pleno penetapan hasil perolehan suara Pilpres tahun 2009. Anton mengungkapkan, pihaknya rencananya akan melaksanakan sidang pleno minggu depan.
” Alhamdulillah secara keseluruhan, pelaksanaan Pilpres di Kota Sukabumi berjalan dengan lancar.
Ini semua berkat peran seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan Pilpres 2009 di Kota Sukabumi,” ungkapnya.HERRY

==================

Seputar Pilpres 2009 :
Partisipasi Masyarakat untuk Memilih Cukup Tin
ggi

Kota Sukabumi, SF

Tepat pukul 08.00 Wib hari Rabu (08/7), seluruh warga Kota Sukabumi yang telah termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyalurkan hak suaranya dalam Pilpres tahun 2009 di seluruh TPS di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Begitupun dengan segenap unsur pejabat Pemerintah Kota Sukabumi yang juga menggunakan hak pilihnya, dengan mendatangi TPS di daerahnya masing-masing. Seperti Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur beserta Hj. Isye Muslikh Abdussyukur, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 yang berlokasi di Madrasah Baeturrahmah, kelurahan/kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
Sedangkan Wakil Walikota Sukabumi Mulyono beserta istri menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Sukabumi H.M. Muraz beserta istri menggunakan hak pilihnya di TPS 4 berlokasi di SD Tonjong, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang Kota sukabumi.
U
sai melakukan pencontrengan, Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mengatakan, secara keseluruhan proses pelaksanaan Pilpres tahun 2009 di Kota Sukabumi berjalan dengan lancar. Bahkan jika dilihat dari animo masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat Kota Sukabumi dalam pelaksanaan Pilpres juga terbilang tinggi.
” Lancarnya pelaksanaan Pilpres tahun 2009 di Kota Sukabumi, tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah ikut mensukseskan pesta demokrasi rakyar ini,” katanya.
Lebih jauh Muslikh mengungkapkan, keberhasilan Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Pilpres tahun 2009 dipengaruhi berbagai aspek. Diantaranya, lancarnya pelaksanaan, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan, serta tetap bersatunya masyarakat sebagai sebuah bangsa meskipun mempunyai pilihan yang berbeda.
Muslikh berharap, siapapun presiden yang terpilih dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2009.
Tentunya harus benar-benar menjalankan amanat rakyat dengan baik, serta harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada golongan.
Guna memantau pelaksanaan Pilpres tahun 2009 di Kota Sukabumi, Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslikh Abdussyukur didampingi Ketua KPU Kota Sukabumi Anton S Rahman beserta segenap jajaran dan unsur muspida. Melakukan kunjungan ke beberapa TPS di 7 kecamatan se Kota Sukabumi. TPS yang dikunjungi antara lain, TPS 1 di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh, TPS 8 di Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, TPS 7 di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong, TPS 5 di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu, TPS 11 di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, serta TPS 11 di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum. HERRY

=================

Sekretaris KPU Juga Ikut Memantau Pilpres

Kota Sukabumi, SF
Guna memastikan lancarnya pelaksanaan Pilpres tahun 2009 di seluruh TPS yang berada di 7 kecamatan se Kota Sukabumi, perlu dilakukan pantauan langsung ke lapangan oleh seluruh anggota KPU. Atas dasar itulah, Sekretaris KPU Kota Sukabumi Dedi Kurniadi bersama dengan Ketua KPU Kota Sukabumi Anton S Rahman turun kelapangan melihat secara langsung jalannya pesta demokrasi ini..
Menurut Dedi, posisi sebagai sekretaris KPU Kota Sukabumi dirinya tidak hanya terus duduk di belakang meja saja, melainkan juga harus ikut membantu tugas seorang ketua, khususnya dalam hal mendampingi sidak ke setiap TPS di 7 kecamatan, yang dilakukan bersama-sama dengan Walikota Sukabumi dan segenap unsur muspida Rabu (6/7) lalu.
Dedi mengatakan, posisi yang diembannya saat ini menuntut dirinya harus bisa menjamin mekanisme kerja di KPU Kota Sukabumi berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Namun yang paling penting adalah, bagaimana caranya agar dalam melaksanakan pekerjaan harus berdasarkan aturan namun menikmati pekerjaan tersebut.
“ Apabila kita menimati pekerjaan yang sedang kita jalani, saya yakin sesulit apapun pekerjaannya pasti akan beres semuanya,” katanya.
Lebih jauh Dedi mengungkapkan, dirinya merasa bersyukur karena pelaksanaan pilpres di Kota Sukabumi berjalan dengan lancar, tertib dan aman tanpa ada masalah. Tidak lupa, KPU Kota Sukabumi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, yang telah ikut berperan serta dalam mensukseskan jalannya pilpres di Kota Sukabumi.Herry

===============

Pilpres Berlangsung Jalan Jadi Sepi

Kota Sukabumi, SF
Suasana Kota Sukabumi dari pagi hingga siang hari, pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2009 mendadak menjadi kota yang sepi. Hal ini terlihat dari sepinya lalu lalang kendaraan di beberapa jalan protokol dan sepinya aktifitas masyarakat di Pasar Pelita Kota Sukabumi.
Jika kita membandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif beberapa bulan lalu, sangat jauh dengan kondisi ketika pelaksanaan Pilpres saat ini. Kalau pada saat pileg sekitar pukul 07.00 Wib masyarakat sibuk melakukan aktifitas rutin setiap pagi dan aktifitas kendaraan seperti biasanya. Pada saat pelaksanaan Pilpres, suasana tersebut menjadi hilang.
Dari hasil pantauan SF di lapangan, selama pelaksanaan Pilpres di Kota Sukabumi. Tidak tampak padatnya aktifitas lalu lintas kendaraan di beberapa ruas jalan protokol di Kota Sukabumi. Bahkan kondisi sepi ini juga tampak di pasar Pelita, berbeda dengan hari-hari biasanya yang selalu ramai dan dipadati pembeli. Pada saat pelaksanaan Pilpres, Pasar Pelita menjadi sepi dan hanya beberapa pedagang saja yang membuka tokonya.
Seperti yang dikatakan Budi warga Nyomlong, suasana Kota Sukabumi pada saat pelaksanaan Pilpres terasa sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya, udara di Kota Sukabumi pada saat pelaksanaan pilpres terasa lebih segar.
” Biasanya pada pagi hari di saat jam sibuk, suasana di Kota Sukabumi sudah mulai ramai dengan aktifitas kendaraan.
Kalau hari ini (Pilpres), saya bisa menikmati udara Kota Sukabumi yang segar dan sejuk,” katanya.
Budi berharap, siapapun presiden yang terpilih dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2009 dapat menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab.
Kalau dipikir-pikir bagaimana Kota Sukabumi tidak sepi, jika dilihat dari jumlah penduduk Kota Sukabumi yang hanya sekitar 250 ribu jiwa harus dikurangi dengan jumlah DPT Pilpres 2009 yang jumlahnya mencapai 218 ribu orang. HERRY

=================

Terkait Kisruh Di SDN Cisuda I :

Disdik Belum Terima Laporan


Kota Sukabumi, SF
Pihak Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, sampai saat ini belum menerima laporan lebih rinci dari UPTD Pendidikan Kecamatan Citamiang, terkait permasalahan dibubarkannya komite sekolah yang terjadi di SDN Cisuda I Kota Sukabumi. Bahkan, Dinas Pendidikan sendiri tidak mengetahui secara jelas asal muasal terjadinya permasalahan tersebut.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikian Kota Sukabumi, Ayep Supriatna saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu. Menurutnya, pihak Disdik Kota Sukabumi sampai saat ini masih menunggu laporan dari UPTD terkait. Karena merekalah yang lebih faham pada permasalahan yang terjadi.
Ayep mengungapkan, bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan. Dengan adanya permasalahan seperti ini sangat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut.
“Kami memberikan kewenangan kepada UPTD agar segera menyelesaikan masalah tersebut. sehingga diharapkan proses belajar mengajar tidak terganggu,” katanya.
Ayep mengaku sampai sejauh ini belum jelas memahami pemicu permasalahan. Namun, kata Ayep agar permasalahan ini cepat selesai, pihak sekolah dan komite beserta UPTD harus segera duduk satu meja untuk mencari penyelesaian yang terbaik.
Ayep juga berharap, kedepannya pihak sekolah SDN Cisuda I dapat bekerjasama dengan komite sekolah. Hal ini semata-mata demi kepentingan bersama, sehingga berdampak kepada lancarnya proses pendidikan di sekolah tersebut. HERRY

===================

Baru Sebulan, Larasita Diminati 200 Pemohon Sertifikat Tanah

Kota Sukabumi, SF.-
Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) yang digulirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi berhasil mengumpulkan 200 pemohon sertifikat tanah. Jumlah ini tergolong tinggi mengingat program Larasita baru digulirkan sebulan yang lalu. Dalam program tersebut, BPN Kota Sukabumi menyediakan 500 formulir blangko permohonan sertifikat tanah yang disebarkan kepada masyarakat melalui Mobil Larasita.
Kepala BPN Kota Sukabumi, James JF Tirayoh menjelaskan, program Larasita mampu membangkitkan dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk membuat sertifikat tanah. Program Larasita merupakan kebijakan inovatif yang berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan BPN kepada masyarakat.
“Dengan Larasita, terjadi perubahan paradigma pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dari yang semula menunggu atau pasif menjadi aktif dan pro-aktif melalui sistem jemput bola atau mendatangi masyarakat secara langsung,” kata James.
Untuk menunjang kelancaran dan ketertiban proses pembuatan sertifikat tanah, James mengimbau masyarakat Kota Sukabumi agar pada saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui layanan Mobil Larasita memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat membayar biaya sebesar yang telah ditentukan. Para pemohon harus datang sendiri, tidak boleh mewakilkan atau menitipkan persyaratan kepada orang lain.
“Peran serta aparat kelurahan juga sangat membantu kelancaran pembuatan sertifikat tanah. Kami meminta aparat Kelurahan untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam pengurusan surat tanah guna menunjang kelancaran dan ketertiban proses pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh masyarakat,” ujar James.
Berbicara tentang status tanah yang dapat diajukan permohonan sertifikatnya melalui Mobil Larasita, James menjelaskan, status tanah haruslah tanah milik adat atau girik yang tercatat dalam Buku C di Kantor Kelurahan dan tanah negara. James mengharapkan, melalui program Larasita, seluruh bidang lahan di Kota Sukabumi bersertifikat.
Luas tanah di Kota Sukabumi seluruhnya mencapai 5 ribu hektare yang terbagi dalam 71 ribu bidang tanah. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang telah memiliki sertifikat baru sekitar 70 persen. Sisanya sekitar 21 ribu bidang tanah atau sekitar 30 persen belum memiliki sertifikat. BPN Kota Sukabumi mentargetkan, dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, seluruh bidang tanah di Kota Sukabumi telah memiliki sertifikat. [****]

==================

TOKOH BICARA

PEMIMPIN VISIONER

(OLEH : ASEP DENI)

Pemilihan Presiden baru saja dilangsungkan pada hari rabu tanggal 8 juli 2009, dan alhamdulillah berlangsung relatif aman, adil dan jujur. Kalaupun ada kekurangan mulai dari penyusunan DPT sampai pada pelaksanaan pencontrengan, kata kaum permisif, itu adalah hal yang biasa. Tapi yang jelas, terlepas dari segala kekuarangan yang ada, kita layak menerima hasil (sementara) pemilihan presiden ini dengan jiwa besar, bahwa ternyata hasil quick count dari berbagai Lembaga Survei maupun Media Massa, pasangan SBY – BOEDIONO memperoleh hasil sekitas 60 % dari surat suara sah yang masuk, dan mungkin dapat diprediksi duet SBY – BOEDIONO akan memimpin negeri ini untuk tahun 2009 – 2014.
Ada kelompok yang menganggap kemenangan SBY – BOEDIONO karena KPU cenderung lebih memfasilitasi kepentingan duet ini. Ada juga yang berpendapat, kemenangan SBY – BOEDIONO disebabkan beliau saat ini adalah calon incumbent yang dapat menggerakkan roda birokrasi, anggaran, dan kekuasaan untuk kemenangannya. Bahkan ada yang berkomentar, kemenangan SBY – BOEDIONO dimungkinkan oleh adanya kesan bahwa pasangan ini selalu dizalimi, dijelek-jelekkan, sehingga muncul simpati dari rakyat. Namun ada yang lebih elegan berpikir, kemenangan SBY – BOEDIONO karena kinerja pemerintahan dibawah komando SBY cukup baik dan berkesan di hati mayoritas rakyat indonesia dengan program – program yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat miskin atau tidak mampu yang jumlahnya lebih dari setengah rakyat indonesia. Biasanya rakyat miskin secara ekonomi setara dengan miskin juga pendidikannya, mayoritas berpendidikan sekolah dasar, tidak sekolah, atau tidak selesai sekolah. Program–program praktis – pragmatis yang menyentuh langsung tersebut diantaranya : pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Orang Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (JAMKESMAS) untuk rakyat miskin juga, dan banyak program lainnya yang dirasakan rakyat amat membantu kehidupannya yang sulit.
Pemilihan presiden adalah salah satu event besar mencari figur pemimpin. Pemimpin ke depan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bukan hanya memikirkan program–program yang praktis – pragmatis, tetapi pemimpin yang visioner, pemimpin yang berorientasi jauh ke depan, bisa 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan, atau mungkin juga lebih. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang memiliki kepribadian, komitmen, integritas, kemauan, dan kesungguhan untuk :

1. Mampu mengantisipasikan perubahan yang akan terjadi dan mengendalikannya secara terus menerus.

Perubahan yang disebabkan arus globalisasi, ekonomi dan perdagangan yang makin terbuka, teknologi dan informasi yang makin cepat, akulturasi budaya dan sosial yang makin tak berbatas, politik dan hukum yang berubah cepat, masyarakat yang makin maju, terdidik dan kritis, adalah sebagian kecil perubahan yang akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Perubahan–perubahan yang akan dihadapi tersebut apabila tidak dikendalikan dan diantisipasi dengan perencanaan dan program yang konstruktif untuk jangka panjang maka akan menjadikan indonesia tetap tidak akan memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif di bandingkan dengan negara – negara di kawasan asia tenggara sekalipun. Indonesia akan selalu bergelut dengan masalah-masalah domestik, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Sebagai contoh, untuk mengurangi kemiskinan maka harus dikurangi tingkat pengangguran. Sedangkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah (dalam hal ini pemimpin) harus membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan bekerjasama dan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelaku usaha, karena para pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat ikut menyerap lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku usaha baik PMDN, PMA, maupun swasta, dengan memberikan pelayanan perizinan yang ringkas, cepat, mudah, dan murah (bila mungkin, tidak perlu dipungut biaya perizinan), memberikan insentif pajak, dan bunga pinjaman yang rendah untuk jangka waktu yang panjang.

2. Bersikap terbuka, fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan di lingkungan kerjanya.

Pemimpin visioner harus membawa perubahan lebih baik kepada lingkungan kerjanya. Birokrasi pemerintah masih cenderung tertutup, tidak transparan, kolutif, kurang melayani kepentingan rakyat. Masih banyak ditemukan di birokrasi pemerintah masalah pungutan di luar aturan yang semestinya, misalnya pelayanan berbagai perizinan, pendidikan, kesehatan, penanaman modal, pemberian modal usaha, pelayanan publik di berbagai departemen, instansi, lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah yang amat menyulitkan dan memberatkan rakyat. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan rakyat untuk pelayanan birokrasi tersebut.
Hal ini terjadi karena sikap mental yang tidak terbuka, tidak fleksibel, tidak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakatnya yang seharusnya dapat memberikan layanan yang baik.
Pemimpin ke depan diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pendapat, saran, dan kritik yang konstruktif, serta lebih fleksibel dalam melayani kepentingan rakyat tanpa harus mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.
Apabila pemimpinnya bisa bersikap terbuka dan fleksibel terhadap perubahan, maka dimungkinkan dapat merencanakan dan menerapkan program-program yang dapat diikuti oleh aparat birokrasi di bawahnya, dan bisa memberikan kepuasan kepada rakyat.


3. Mampu menjawab perubahan dengan kegiatan yang cepat dan efektif.

Pemimpin visioner senantiasa berupaya menjawab semua perubahan dengan perencanaan yang efektif, selalu membuat keputusan yang cepat, matang dan komprehensif, implementasi program yang tepat, serta pengawasan yang intensif.
Di indonesia, sudah menjadi suatu kebiasaan, bahwa apabila terpilih pemimpin baru, baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, maupun bupati/walikota, maka senantiasa ada perubahan-perubahan yang tidak perlu dilakukan justru dilakukan. Padahal idealnya, program-program yang ternyata bagus dan perlu diteruskan, harusnya ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai kota besar tetap harus segera diteruskan untuk mengurangi kemacetan, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berputar lebih cepat. Dana untuk pembangunan jalan tol ini jangan sampai dialihkan untuk program lainnya.
Demikian juga, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, termasuk untuk kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, juga harus diteruskan, karena pendidikan dan kesehatan, terutama untuk pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan hak rakyat, membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Tetapi ada juga yang perlu dievaluasi untuk tidak dilanjutkan, yaitu program pinjaman ke berbagai badan keuangan dunia dan negara-negara lain untuk membuat program-program yang populer maupun untuk menutup defisit APBN. Yang perlu dipikirkan ke depan adalah terus melakukan efisiensi pengeluaran pemerintah, departemen, badan, instansi, dan lembaga, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru, misalnya dengan re-negosiasi kontrak ulang berbagai pertambangan dan hak pengusahaan hutan agar indonesia mendapat bagian yang lebih besar, juga memberikan bantuan untuk bertumbuhkembangnya ekonomi kreatif.
Dan masih banyak program lainnya yang membutuhkan perencanaan dan implementasi yang baik, serta pengawasan yang intensif, sehingga program-program dapat berkesinambungan, serta menciptakan program-program baru yang inovatif.
Kita berharap, pemimpin terpilih adalah pemimpin yang visioner, dan dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih kompetitif di dunia internasional. Semoga.

===================

Islam, Agama Da’wah

Oleh: A. Malik AS.

“Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah (dengan Ilmu-Nya; Alqur’an dan Al-sunnah) dan beramal sesuai dengan ajaran ilmu-Nya seraya berkata: sesungguhnya aku termasug orang-orang Muslim” (QS.41(Fussilat):33).
Islam adalah Agama (system aturan hidup) terakhir yang berfungsi sebagai “Rahmatan lil-‘aalamien”; rahmat kasih sayang dan nikmat bagi manusia seluruh alam. Maka Allah s.w.t. mewahyukan agama ini dalam nilai kesempurnaan yang tinggi, kesempurnaan yang meliputi segi-segi fundamental (dasas yang kokoh) tentang duniawi dan ukhrowi, guna menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir batlin, dunia dan akhirat. Sebab itu “Dinul Islam” bersifat universal dan eternal lagipula sesuai dengan fitrah manusia dan cocok dengn tuntutan hati nurani manusia seluruhnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia dalam menghadapi dan menerima Agama Islam yang haq itu.
Konsekwensi dari pada itulah, Islam menjadi agama da’wah; yakni agama yang harus disampaikan kepada seluruh manusia, dimana telah pula ditegaskan sendiri dengan nash-nash yang sharieh (teks-teks yang jelas) dalam sumber ajaran-Nya, yaitu Alqur’an dan Al-sunnah. Ajaran-ajaran Islam hendaknya direalisir (dinyatakan) dalam segala bidang hidup dan bentuk kehidupan, dijadikan juru selamat yang hakiki di dunia dan di akhirat, serta menjadikannya nikmat dan kebahagiaan manusia seperti yang telah dicontohkan dalam penjabaran Islam pertama, zaman Rasulullah s.a.w. di abad VII, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-pengganti beliau dari Khulafaau-al-raasyidien, menyusul di zaman keemasan Islam.
Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa kedatangan Islam di zaman itu benar-benar menjadi juru selamat dan kebanggan yang tiada taranya, dan manusia menikmati Islam sebagai rahmat dari Allah Yang Maha Segalanya. Namun demikian kita yang hidup dalam abad moderen saat ini tidak boleh terpesona dan dinina-bobokan oleh zaman keemasan yang lampau. Kita sendiri harus bangkit memikul tugas dan tanggung jawab; yaitu Da’wah Islamiyah yang sudah barang tentu harus dimulai dengan pemahaman Islam sebaik-baiknya, kemudian pengenalan terhadap problematika Islam guna memberikan kemampuan da’wah islamiyah itu untuk menjawab tantangan dunia moderen.
Oleh karena itu untuk suksesnya “Risalah Da’wah” dalam kondisi/zaman moderen seperti ini harus ditopang oleh ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan tidak melupakan konsep dasar sebagaimana yang telah diletakkan oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya. Sebab itulah dasar-dasar ajaran Islam (aqidah, ubudiyah dan muamalah) yang harus selalu kita hidupkan dengan tenaga ilmu pengetahuan demi tercapainya tujuan da’wah sesuai dengan harapan.

Wallaahu a’lam bi-al-shawab.

===================

NAGARA SILUMAN

R A H U L

Ku : Uyut Saréngséng

Bener waas nengetan situ awi, rus ras inget jaman ka tukang waktu keur ngora, palebah dieu pisan kuring lalayaran jeung manéhna, palebah dieu pisan kuring ngucapkeun rasa kadeudeuh, kageugeut tur kanyaah nu taya papadana. Nya didieu nu ngahijikeun haté kuring jeung manéhna nepi ka balé nyungcung.
Teu mangkuk sababaraha bulan ti harita kuring jeung manéhna ikrar di saksieun kunu jadi kolot tur sakadang warga. Ti harita nepika ka kiwari teu karasa rumah tangga jeung manéhna ngahasilkeun barudak nepika tujuh urangna. Ti si cikal nepi kanu kadua teu karasa beratna nyangharepan budak nuluykeun sakola, naha atuh budak nu katilu jadi baluweng kana pipikiran.
Kuring anteng neuteup situ awi nu sakitu éndahna, pikiran ngalayang menekung néangan jalan kaluarna pikeun nyakolakeun barudak nu ceunah gratis, tapi geuning buktina mah teu kitu. Beungeut ngalieuk ka tukang punduk karasa aya nu noél.
“ Si !!! baku ari geus ngareureuwas téh.” Ceuk kuring rada nyentak ngalieuk ka tukang, horéng siluman Warta keur nyeréngéh némbongkeun huntuna nu ngemplak bodas.
“ hé hé hé …….. kunaon bet ngalamun jiga nu jauh panineungan ? “ Siluman Warta kalah malik nanya, gék diuk gigireun kuring.

“ Ah, nyaéta atuh keur mikiran budak rék asup ka sakola mani riweuh. “ kuring ngagésér méré tempat diuk ka siluman Warta.

“ Na riweuh kunaon kitu ? ……… “ Siluman Warta nanya deui abongkena siluman nu sok nyiar picaritaan mani tetelepék.

“ Teu rék riweuh kumaha, pan didinya ge nyaho sabaraha pangala kuring nu ngan saukur buburuh tapi hayang nyakolakeun budak nepika luhur peupeuriheun kolotna, cing atuh budak mah sina maju. “ kuring tungkul pikiran ngalayang ngunder pangalaman, na kudu kumaha.

“ Na di dinya teu nyaho kitu, asup sakola téh ayeuna mah gratis “ ceuk siluman Warta, bari nyot ududna nu ampir pareum di kenyot teuleub.

“ Nya heueuh asup ka sakola mah gratis moal aya nu nagih itu ieu “ kuring rada nyeuneu asa diheureuyan ku siluman Warta.

“ Eh, lain heureuy. Bener ieu mah, malah para inohong di nagara siluman geus pada ngaromong sing saha barudak nu manjing sakola diwajibkeun ngadaptarkeun ka sakola teu kudu make waragad alias gratis nu penting mah barudak bisa asup sakola pikeun ningkatkeun SDM, malah wajibkeun kudu tamat SMA , kitu tah Lur ! “ Siluman Warta mani nereleng nerangkeun perkara gratis sakola, kuring gudag gideug teu puguh da geuning kanyataana mah lain kitu.
“ Heueuh, bisa jadi ceuk para inohong kitu, tapi tingali kanyataanana da nu ngarasakeun hanjelu mah iwal nu laleutik samodél kuring “ kuring asa manggih mobok gorowong, aya jalan komo mentas, ka hanjelu téh meureun bisa kabudalkeun.

“ Na kumaha kitu ka ayaan di rahayat siluman téh ? “ Siluman Warta mani kerung kerung tetelepék nanya.

“ Yeuh, mun hadé pok mah tilu budak nu kudu diasupkeun ka sakola téh ka SD, SMP jeung SMA kabéh gé maké waragad. Coba ku didinya talungtik, asup ka SD kudu mayar pendaftaran 15 rébu, asup ka SMP kudu mayar keur meuli seragam penca silat, baju olah raga jeung batik gedéna 318 rébu lima ratus pérak, der asup SMA kudu nyadiakeun duit 1juta 8 ratus rébu malah nu asup ka salah sahiji sakola nu favorit mah nepika 5 juta. Ongkoh gratis tapi geuning kanyataana mah ngan saukur rahul, ngabohong, wadul nu jelas mah pikeun rahayat samodél kuring mah jiga rada hésé nuluykeun sakola budak téh.” Ceuk kuring bari rada ngahégak nahan ambek, teuing kudu ka saha ka ambek ieu di tujukeunana.

Siluman Warta sakedapan teu lemék teu nyarék, ngahuleng sapangududan. Sajeroning cicing jiga nu mujasmedi, pikirna ngalanglang ka tukang, inget waktu di Nagara Siluman ramé ku para pinilih nu hayang kapilih ku rahayat jeneng jadi pajabat Karajaan. Asana téh mani garampang uar janji, ceunah mah pikeun rahayat miskin moal susah lamun tatamba soal panyakit sabab bakal menang kartu pikeun tatamba, nya kitu deui masalah atikan ceunah tong hariwang engke mah bakal gratis asup sakola téh, malah diémbarkeun barudak téh kudu réngsé sakolana téh lain tepi ka SMP tapi kudu tamat nepika SMA. Kiwari, nengetan carita ki dulur Siluman Hareudang bet asa pa jiin jiin jeung kanyataan, naha ieu nu disebut rahul, ngabohongan rahayat sangkan dipercaya nyepeng kalungguhan atawa nu ngokolakeun atikan norékkeun ceuli pura pura teu ngadéngé bari panon melong teu puguh nu dituju atawa mémang ngan slogan ngarah nu di luhur palercaya yén sakola sakolana geus nerapkeun aturan saluyu jeung paréntah ti luhur.

Leuwihna ti kitu, barudak SMA nu naék kelas kiwari mah kudu daftar ulang nu ceunah dina daftarna téh maké waragad gedéna 800 rébu, lamun teu daftar deui sarua jeung ngundurkeun diri. Pasualan waragad pikeun kolot kolotna nu aya mah moal pati bingung, tapi pikeun ki dulur Siluman Hareudang mah jadi pasualan kudu kumaha ngungkulan ngamajukeun nu jadi anak lamun waragadna nyekék beuheung. Jumeritna Siluman Hareudang jeung nu liana ulah nepika nyangreud inohong di alam kalanggeungan.

============

Juara Sorodot Gaplok Melaju ke Olimpiade Tingkat Jabar

Kota Sukabumi, SF.-
Kontingen Kota Sukabumi berhasil meraih gelar juara umum pada Olimpiade Olahraga Tradisional Sunda atau Kesenian Ketangkasan Kaulinan Lembur tingkat Wilayah I Bogor. Sebagai juara umum, para atlet tradisional dari Kota Sukabumi mengantungi 7 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.
Gelar olimpiade yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga dan kaulinan lembur itu dilaksanakan di Pantai Citepus Palabuhanratu selama dua hari, Sabtu (4/7) dan Minggu (5/7). Kontingen Kota Sukabumi berada di peringkat pertama di atas kontingen-kontingen dari Kabupaten Cianjur dan Bogor yang masing-masing meraih peringkat II dan III.
Cabang kesenian ketangkasan kaulinan lembur yang dipertandingkan dalam olimpiade tersebut antara lain jajangkungan atau engrang, balap karung, balap kelom balok, sorodot gaplok, engkle, dan sepakbola jajangkungan.
Tiga atlet Kota Sukabumi yang berhasil meraih medali emas pada olimpiade tersebut adalah Ajis Syarif Hidayat dan Dian Maulana dari cabang sepakbola jajangkungan, Irfan Nopensa dari cabang balap jajangkungan, dan Yoga Praja Nugraha dari cabang sorodot gaplok.
Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Sukabumi, Alfini menjelaskan, kontingen Kota Sukabumi selanjutnya akan mewakili Wilayah I Bogor ke ajang serupa di tingkat Jawa Barat yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2009.
Sementara Kabid Pemuda dan Olahraga Mohamad Yonan Sufyarman menerangkan, keberhasilan atlet Kota Sukabumi dalam olimpiade di Citepus itu memiliki nilai ganda. Selain meraih prestasi yang cukup membanggakan dan mengangkat nama Kota Sukabumi, nilai lainnya berupa masih lestarinya berbagai kesenian, ketangkasan, kaulinan lembur atau olahraga tradisional Sunda di Kota Sukabumi.
“Kesenian ketangkasan kaulinan lembur di Kota Sukabumi akan selalu dijaga dan dipelihara sekaligus ditingkatkan dan dikembangkan supaya keberadaannya dapat dipertahankan,” kata Yonan. [****]

Edisi 07

08 Juli 2009

Edisi 06 : Minggu ke 2 Juli 2009

Warga Ramai-ramai Serahkan Belasan Motor Bodong

Kabupaten Sukabumi, SF.-

Kesadaran warga Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara dalam menegakkan hukum patut diacungi jempol. Selasa (pekan lalu), mereka beramai-ramai menyerahkan puluhan sepeda motor bodong alias tanpa surat-surat resmi kepada aparat kepolisian di Polsek Warungkiara.

Penyerahan motor bodong ini karena warga Desa Sirnajaya memegang teguh prinsip, menguasai atau menggunakan barang curian merupakan tindak pidana yang dapat diancam hukuman berat.

Salah seorang warga, Kardi mengatakan,keinginan untuk mengembalikan motor bodong tersebut terdorong oleh rasa ketakutan yang kerap kali berurusan dengan polisi. Dia tak mau masuk bui hanya gara-gara menguasai dan menggunakan sepeda motor bodong. Lebih baik tak punya motor bodong ketimbang harus meringkuk di LP Nyomplong.

“Saya menyerahkan motor bodong ini atas dasar ingin mematuhi hukum dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Semoga upaya saya ini dapat diikuti oleh mereka yang masih mempunyai motor tanpa identitas,” ujarnya.

Kardi menambahkan, dirinya menyerahkan motor bodong ke polisi tanpa disertai perasaan menyesal meski harus kehilangan harta yang dibelinya dengan harga Rp 3 juta. Dia malah bangga karena secara langsung telah menjadi warga negara yang ingin menegakkan hukum dan peraturan dan secara tidak langsung dia ikut memberangus jaringan pencuri motor.

Penyerahan sepeda motor bodong ke Kantor Polsek Warungkiara berlangsung dalam suasana tertib. Tidak kurang dari 19 unit sepeda motor diserahkan oleh warga. Mereka yang ikut dalam barisan penyerahan motor bodong itu tampak puas dan melakukannya dengan sukarela.

Mereka membeli motor curian dengan harga bervariasi mulai dari harga miring Rp 1 juta hingga harga yang cukup bermartabat di atas Rp 3 juta. Sebagian warga mengaku terpaksa membeli motor bodong yang murah untuk menunjang kegiatan usahanya.

Kapolsek Warungkiara AKP Siswanto mengatakan, awalnya sangat sulit menyadarkan warga yang memiliki sepeda motor tanpa identitas untuk bersedia menyerahkannya kepada aparat kepolisian. Dia dan anak buahnya membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk meyakinkan warga dan menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat. Siswanto menghadapi aneka kendala dan banyak rintangan saat menggelar berbagai sosialisasi dan penyuluhan seputar kesadaran hukum.

“Awalnya kami sangat kesulitan untuk menyadarkan masyarakat. Bayangkan saja hampir selama satu tahun anggota kami di lapangan melakukan berbagai upaya demi meningkatnya kesadaran budaya hukum di masyarakat. Kami amat sangat bangga atas munculnya kesadaran dari masyarakat yang merupakan hasil dari proses penyuluhan dan ini patut dicontoh oleh warga lainnya. Diharapkan warga dapat membantu kepolisian dalam memerangi jaringan curanmor,” ungkap Siswanto. (Herman)

==================

Kota Yang Ramah.

Oleh : Kang Dirman (Tokoh Sukabumi Forum)

Tak dapat tidak, mendengar kata kota yang ramah akan dimaknai sebagai kota dimana penduduknya memiliki sifat yang peduli dan bersahabat. Tentu, hal itu adalah benar adanya. Kata ramah dan bersahabat semakin terasa penuh makna ketika sebuah kota seperti Pelabuanratu mengaku sebagai kota tujuan wisata. Ramah dan bersahabat seakan menjadi sebuah simbol dari pelayanan prima berbagai jasa pariwisata.

Ramah dan bersahabat memang simbol dari sebuah kepribadian yang menyenangkan bagi orang lain. Katanya, kedua kata tadi adalah warisan turun-temurun dari sikap dan perilaku para leluhur. Pertanyaan besarnya adalah, adakah warisan sikap mental dan kepribadian yang menyenangkan bagi orang lain itu masih tetap lestari hingga kini ?.

Sebagai kota tujuan wisata, ramah dan bersahabat jelas merupakan nilai tambah dari berbagai pesona objek pariwisata yang ada. Tetapi, harus diakui jika warisan sikap mental kepribadian itu mulai terkikis habis oleh budaya individualis yang makin kental. Coba saja rasakan bagaimana tidak ramahnya harga-harga konsumsi ditempat-tempat pariwisata. Sikap mental aji mumpung jelas mendominasi para pelaku usaha skala kecil dibidang jasa pariwisata. Nyaris tidak ada kesadaran mereka untuk menjadikan “harga yang ramah” sebagai keunggulan komparatif yang membuat wisatawan asing ataupun domestik betah tinggal berlama-lama. Padahal, dengan cara itulah rupiah mengalir deras menghidupi puluhan ribu orang di kota yang mengaku sebagai kota tujuan wisata.

Yang lebih menyedihkan adalah membuat kota yang ramah dan bersahabat sama sekali tidak pernah menjadi orientasi dalam kebijakan publik. Sarana dan pelayanan publik masih sangat jauh dari esensi kota yang ramah dan bersahabat. Coba saja tengok kaki lima yang dipadati pedagang, atau kaki lima yang sangat tidak bersahabat dengan orang jompo dan penyandang cacat.

Nampaknya, pemegang kebijakan pembangunan sama sekali tidak memiliki rasa peduli terhadap warga negara yang hidupnya kurang beruntung. Trotoar tidak dapat digunakan oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau penyandang tunanetra. Untuk urusan yang satu ini, tidak ada salahnya kita belajar dari Jepang. Dikota super metropolis di negara itu, kaki lima begitu ramah untuk pejalan kaki bahkan bagi mereka yang tunanetra. Ada panduan jalur yang menolong mereka untuk mengenal medan, bahkan saat akan menyebrang jalan yang berlalulintas begitu padat. Kita, bangsa yang ramah ini, adakah memiliki fasilitas dan pelayanan publik yang ramah dan bersahabat?.

==================

Tikus Dangdut Di Taman Kota.

Keresahan seluruh makhluk hidup tentang kerusakan lingkungan mulai mengusik pemimpin kota Senang di republik tikus. Bagaimana tidak, kehancuran bumi tinggal menunggu waktu. Pohon-pohon rindang di kota Senang tinggal tersisa dalam hitungan jari. Kota sejuk itu sudah tidak meninggalkan bekas-bekas kesejukannya. Kekurangan air pada musim kemarau mulai menjadi pemandangan yang biasa.

“Hijaukan kembali kota Senang !” demikian sabda sang pemimpin kota. Dan birokratpun mulai bergerak. Ada yang melibatkan perusahaan perbankan sebagai sponsor, ada juga perusahaan rokok yang ikut berperan serta. Bahkan, parlemen kota langsung menyetujui anggaran untuk penghijauan kota. Sejelek-jeleknya mental pengerat, terbersit kesadaran menjaga bumi tempat berpijak. Maka, uang rakyat pun digelontorkan untuk program menghijaukan kota.

Ada yang senang dengan sabda sang pemimpin. Dul, aktifis lingkungan hidup bergerak penuh semangat yang dibarengi ketulusan hati. Pemuda-pemudi pencinta lingkungan mulai menanam pohon disepanjang bantaran kali. Mereka bergerak tanpa tendensi, bahkan tanpa basa-basi dan promosi.

Diantara mereka yang bergerak menyelamatkan bumi dengan ketulusan hati, ada birokrat republik tikus yang menari kegirangan hati. Anggaran besar yang terkucur membuka kesempatan sahwat mengerat. Bibit pohon untuk penghijauan pun kena mark up berpuluh-puluh kali lipat. Harga dua puluh ribu jadi dua ratus ribu?. Ah, itu amat memuaskan sahwat mengerat.

Tak ada rasa malu walaupun banyak pihak bergerak dengan ketulusan hati. Tikus memang tak memiliki rasa malu. Kerakusan menjadi sesuatu yang menyenangkan, apalagi otak tikus memang bukan otak udang. Tikus birokrat itu berjoget dangdut ditengah ancaman kekeringan kota, bahkan ditengah ancaman habisnya sumber air.

Waktu demi waktu terus berlalu. Sang pemimpin kota tidak melihat tanda-tanda kota akan kembali menjadi hijau. Tidak ada tanaman baru di taman kota. Tidak ada juga pohon-pohon baru atau ruang terbuka hijau. Cuaca kota tetap terasa semakin panas, kekeringan dimusim kemarau tetap menjadi ancaman. Pemimpin kota yang masih menyisakan rasa risau segera memanggil pejabat yang berjoget dangdut menggerogoti anggaran taman kota.

“Tak ada yang salah dalam pelaksanaan program penghijauan kota”, ujar pejabat Dangdut berkilah dihadapan sang pemimpin kota. Dengan lantang ia menyalahkan budaya sunda yang tidak bisa menjaga keramahan dan pemeliharaan alam. Kota Senang memang berada ditatar sunda, tetapi sang pejabat Dangdut tidaklah paham dengan budaya sunda. Ia berasal dari budaya lain walaupun sama-sama anak negeri.

Salah satu kehebatan otak tikus memang pintar mencari alasan pemaaf. “Ngeles” adalah naluri yang terintegrasi dengan dengan sikap mental penuh kerakusan. Tentu, tidak ada yang salah dengan mental tikus, karena mereka memang tikus, bukan manusia. Tetapi, mental tikus menjadi tragedi kemanusiaan yang paling getir ketika sikap mental itu dimiliki oleh manusia. Apalagi, manusia itu menjadi birokrat. Ah, haruskah menunggu kemarahan rakyat agar tikus segera ditindak ?

================

Tak Perlu Ada Patok Dicabut

Mengapa pencabutan patok pada lahan Jalan Lingkar Selatan (Lingsel) harus terjadi? Bagaimana pula kontraktor bisa melaksanakan kegiatan teknis di atas lahan yang belum tuntas proses ganti ruginya? Apa yang terjadi sampai-sampai para pihak yang berunding dalam proses ganti rugi susah sekali mencapai kata sepakat? Sebenarnya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah tersedia secara yuridis formal.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum memuat semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Satu-satunya acuan hukum yang sah dalam merundingkan ganti rugi dan proses pelepasan hak atas tanah hanya Perpres tersebut.

Pasal 2 dari Perpres Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan: (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadaan tanah untuk lahan Jalan Lingsel memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal 2 karena jalan termasuk kepentingan umum seperti tercantum pada Pasal 5. Pemilik tanah dimohon rasa patriotismenya untuk melepas hak atas tanah yang terkena proyek

Jalan Lingsel dengan memperoleh ganti rugi. Bentuk ganti ruginya tertera pada Pasal 13 yakni berupa uang dan/atau tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian, atau bentuk lain yang disepakati Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dan pemilik tanah. Pada tahap ini sebenarnya sudah tercapai kata sepakat yaitu ganti rugi dalam bentuk uang atau tanah pengganti.

Namun, prosesnya tetap macet. Ganti rugi dalam bentuk uang tunai tidak mencapai kata sepakat. PPT menawarkan NJOP sebesar Rp 25.000 permeterpersegi, sedangkan para pemilik tanah menginginkan NJOP terkini yaitu sebesar Rp 75.000 permeterpersegi. Solusi untuk mengtasi kebuntuan ini sebenarnya tersedia pada Pasal 15 ayat (1) huruf a yang berbunyi Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia.

Titik temu sulit dicapai hingga berujung pada pencabutan patok pembatas lahan Jalan Lingsel. Pemilik tanah bukannya tidak ingin melepaskan haknya atas tanah yang terkena proyek, mereka sangat bersedia dan ingin segera menyaksikan bentangan jalan yang menghubungkan Cisaat dan Sukalarang. Hanya dengan syarat nilai ganti ruginya tidak terlalu rendah.

Persoalan menjadi kian rumit bagai benang kusut jika di dalamnya terdapat kepentingan pribadi, ego, merasa paling penting, merasa memiliki kekuasaan, tidak mau mengalah barang sedikit, dan sikap-sikap lain yang tidak menonjolkan nilai-nilai Pancasila. (****)

=================

SMS HOTLINE NEWS MEGASWARA/SUKABUMI FORUM

02667136xxx

Kepada BAWASDA ternyata sampai saat ini kami sbg pegawai di salah satu Dinas, kenapa gaji kerja yang kami terima selalu macet?. Mohon perhatiannya.

081511151xxx

Sebagai pengguna jalan mengucapkan Terima kasih kepada pihak yang telah melaksanakan perbaikan jalan antara Jubleg Purabaya. Mohon dalam pengerjaannya supaya di selesaikan secara menyeluruh, mengingat sangat dibutuhkannya sarana jalan yang memadai. Mohon di perhatikan.

02662520xxx

Pemadaman listrik pada waktu malam ke Wilayah Panyaweuyan Panggeleseran kembali terjadi, masalah ini sangat membuat tidak nyaman para pelanggan. Untuk itu minta kepada pihak yang terkait supaya terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

081911802xxx

Kepada aparat yang berwajib agar terus melakukan upaya pembersihan peredaran dan penggunaan miras di kalangan masyarakat umum, khususnya kalangan remaja. Masalahnya dari penggunaan jenis minuman tersebut sudah banyak menggiring perilaku yang meresahkan masyarakat secara umum. Mohon perhatiannya.

085659475xxx

Kepada Pemerintah Kota Sukabumi mohon supaya memperhatikan dan melakukan upaya perbaikan atas kondisi jalan Pelabuhan Dua mulai dari pertigaan Cikondang sampai Cipanengah yang kondisinya sangat tidak nyaman saat di lalui kendaraan. Dan, masalah ini sering mengundang pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.

085723217xxx

Kami sebgai warga Cisaat mohon kepada pihak yang berwenang dan dinas terkait supaya membuat Zona Zebra Penyebrangan di depan tugu Gelanggang Cisaat. Dikarenakan banyak terjadi kecelakaan di sekitar jalur tersebut. Mohon perhatiannya.

08788900xxx

Kami warga Desa Gegerbitung mohon kepada pemerintah dan pihat terkait supaya memasang rambu-rambu lalulintas tanda banyaknya penyeberang jalan di sekitar Zona sekolah, di karenakan sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mohon perhatiannya.

087820526xxx

Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi mohon supaya di perhatikan masalah kondisi jalan Desa Parungseah, dimana saat ini kondisinya rusak. Masalah tersebut telah banyak menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat. Untuk itu agar segera di lakukan perbaikan.

081911872xxx

Saat ini banyak Lembaga-lembaga yang berkedok koperasi memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi. Dimana banyak masyarakat yang terjerat dengan mekanisme pinjam meminjam uang yang ditawarkannya, dengan alasan persyaratan yang simple. Untuk itu Kepada pihak yang berwenang mohon supaya menertibkannya.

085156347xxx

Kami sebagai Warga Kampung Cijambe Girang Desa Sikaresmi Kecamatan Cisaat minta kepada pihak yang berwenang supaya meninjau langsung kondisi bangunan SDN Negeri Cijambe Girang. Dimana saat ini dua ruang kelas kondisinya rusak parah dan tidak bisa di pergunakan sebagai sarana belajar siswa. Mohon supaya di perhatikan.

===================

Piala Adipura Dijadikan Tugu

Pelabuan Ratu, SF.-

Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (DKPK) Kabupaten Sukabumi, berencana akan mengabadikan Piala Adipura dalam bentuk tugu. Tujuannya untuk memotivasi masyarakat agar tetap bersemangat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Tugu Piala Adipura akan dibuat secara monumental untuk mengingatkan masyarakat akan keberhasilan Palabuhanratu dalam meraih penghargaan sebagai kota kecil dengan lingkungan terbersih, terindah, dan sehat.

"Tentunya kami inginkan penghargaan Adipura dibuat tugu monumental. Hanya saja kebijakan dan teknisnya seperti apa perlu dibicarakan dulu dengan pak bupati," ujar Kepala DKPK Kabupaten Sukabumi, Drs. Suhana Gondo, di ruang kerjanya, Senin ( pecan lalu).

Dikatakan Suhana, pembuatan tugu Adipura Kota Palabuhanratu sangat diperlukan seperti halnya Kota Cisaat yang pernah mendapatkan penghargaan serupa. Pemkab Sukabumi membuat tugu monumental Adipura di Kota Cisaat atas prestasinya dalam memelihara lingkungan.

Dikatakan, substansi yang paling penting dari pembuatan tugu Adipura itu, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Palabuhanratu, umumnya Kabupaten Sukabumi untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di daerahnya masing-masing.

"Jadi, selain Adipura ini menjadi kebanggaan kita semua, juga yang paling penting bisa membawa motivasi kepada masyarakat untuk mencintai dan menjaga lingkungannya," tuturnya. (Herman)

===================

Warga Keluhkan Debu dari Proyek PLTU

Pelabuanratu, SF.-

Warga yang tinggal di Kampung Benteng, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuanratu mengeluhkan munculnya polusi dari kegiatan proyek PLTU. Polusi tersebut berbentuk debu yang mencemari udara dan tanah galian yang mengotori permukiman warga. Debu berterbangan di tengah aktivitas lalu lalangnya kendaraan besar yang mengangkut material bangunan melalui jalan desa di daerah itu menuju lokasi projek PLTU.

Beberapa penduduk Kampung Benteng mengaku, dirinya terserang berbagai penyakit yang ditimbulkan karena udara yang kotor. Sebagian warga menderita batuk-batuk dan yang lainnya terkena penyakit yang disebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Ispa). Para tokoh dan warga Kampung Benteng sudah mengajukan keluhan atas munculnya polusi udara dan limbah tanah. Namun, sejauh ini, keluhan warga tersebut belum mendapat tanggapan dari pengelola proyek PLTU Pelabuanratu.

"Saya sudah pusing dengan permasalahan polusi debu ini. Rumah dan lingkungan jadi kotor oleh debu yang muncul dari jalan yang rusak akibat sering dilalui truk angkutan material proyek PLTU," kata tokoh masyarakat setempat Asep Abdullah, Minggu (28/6) di rumahnya.

Dikatakan Asep, akibat polusi debu itu beberapa warga yang di dalamnya termasuk anak-anak terserang batuk-batuk dan sakit tenggorokan. Mereka menghirup debu dan kotoran lainnya langsung dari udara kotor. Asep menambahkan, penyakit yang disebabkan udara kotor tidak hanya menimpa Kampung Benteng, tapi juga menyerang kampung-kampung Jayanti dan Caringin. Warga yang berhadapan dengan udara berdebu terutama mereka yang tinggal di pinggir jalan.

“Kami mohon, kontraktor PLTU segera merespon keluhan warga. Kalau dalam waktu dekat belum juga ada tanggapan, kemungkinan besar seluruh warga akan berkirim surat kepada pengelola proyek PLTU. Kami tidak bisa hidup nyaman di lingkungan yang udaranya tercemar debu dan kotoran,” ungkap Asep. (Herman)

====================

Belasan Kios di Karanghawu Ambruk

Pelabuanratu, SF.-

Sebanyak 16 lokal kios di area objek wisata Karanghawu, Kecamatan Cisolok ambruk total dan nyaris rata dengan tanah, akhir pekan lalu. Kios-kios itu diproyeksikan sebagai lahan usaha para pedagang yang beberapa waktu lalu, lokasi tersebut habis digerus ombak besar. Para aktifis pariwisata menduga, ambruknya 16 kios tadi sebagai akibat dari kesalahan tata letak bangunan.

Dugaan itu muncul atas fakta di lapangan, lokasi bangunan terletak pada lahan dengan tekstur tanah yang labil dan rentan longsor pada musim penghujan. Kios-kios berdiri di mulut tebing dan pada bahu jalan raya. Perencanaan dan pembangunan kios ditangani Dinas Pemukiman dan Pembangunan (Kimbang) yang sekarang dilebur ke dalam Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi. Pada saat ini, bangunan kios masih dalam masa pemeliharaan.

Hingga berita ini disusun, reruntuhan bangunan masih telantar, onggokan puing-puing berserakan tidak beraturan. Belum ada petugas yang membereskan sisa-sisa bangunan kios itu.

Sejumlah pengurus dan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kecamatan Cisolok mendesak pemerintah untuk segera membereskan reruntuhan dan puing-puing bangunan. Mereka menginginkan, areal pariwisata terbebas dari bekas-bekas bangunan yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan.

“Puing dan reruntuhan bangunan harus segera dibersihkan agar terhindar dari kesan kumuh di areal Karanghawu. Kalau tidak segera ditangani tentu akan berdampak pada tingkat pengunjung ke Karanghawu yang telah menjadi ikon pariwisata di Cisolok,” kata Ketua Kompepar Kecamatan Cisolok, Cepi, Minggu lalu ketika ditemui SF di Karanghawu.

Cepi menunjukkan, lokasi kios berada di atas tebing yang labil. Seharusnya, kata dia, sebelum dibangun, tanah tebing ini diturap terlebih dulu supaya kokoh. Tanpa adanya penurapan, dampaknya sekarang terbukti, bangunan ambruk padahal masih tahap pemeliharaan.

Rencananya bangunan kios yang ambruk itu diperuntukkan bagi para pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata Karanghawu. Dari Dinas Kimbang, bangunan yang sudah dinyatakan selesai diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, kios-kios akan diserahkan kepada para pedagang.

“Kios-kios yang belum sempat termanfaatkan oleh pedagang sudah ambruk duluan. Jadi permasalahannya, dinas teknis tidak memahami kondisi dan tekstur lahan yang akan dibangun. Boleh saja gambar dan pelaksanaannya sesuai tapi itu bukan penentu yang menjamin bangunan dapat bertahan lama. Saya menduga, dinas terkait tidak melakukan kajian teknis sebelumnya,” ujar Cepi.

Ridwan (35), salah seorang pedagang di Karanghawu menyatakan bahwa dia merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya bangunan ambruk yang tidak segera dibersihkan. Dia khawatir, para pengunjung ketakutan melihat puing-puing yang berserakan. (Herman)

==================

QUO VADIS LLAJ

Oleh: Akhmad Riyadi

RUULLAJ telah disyahkan menjadi undang-undang, menggantikan UULLAJ no 14 tahun 1992 oleh Komisi V DPR RI dalam rapat paripurna selasa 26 mei 2009, materi UULLAJ yang baru tersebut cukup lengkap, terdiri dari XXII Bab dan 326 pasal, lengkap bila dilihat dari jumlah pasal yang cukup banyak, hampir lima kali lipat jumlah pasal yang ada pada UULLAJ no. 14 yang hanya terdiri dari 74 pasal, hasil kerja para penyusun UULLAJ perlu diapresiasi, namun pasal yang berlimpah tersebut hanya lengkap secara teknis, tapi berpotensi besar akan menimbulkan kesulitan dalam implementasinya, dan dikhawatirkan hanya menjadi macan kertas.

Kususnya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah, bila dicermati isi UULLAJ yang baru banyak yang tidak selaras dengan prinsip otonomi daerah yang telah diatur dalam UUD 45 hasil amandemen pasal 18 ayat 2 yaitu “ pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan Pasal 18 ayat 5 yaitu “ pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”

Otonomi daerah yang telah diatur dalam UUD 45 tersebut diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, selanjutnya menurut perundang undangan tersebut urusan perhubungan merupakan urusan wajib pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan otonomi seluas luasnya yang diamanatkan oleh UUD 45 tersebut tentu harus didukung oleh UU teknis seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237 “Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini

Namun UULLAJ yang baru tersebut bukan memperjelas dan memperkuat desentralisasi tapi justru semakin sentralistik, hal hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah didesentralisasi ditarik kembali dan direduksi, banyak kemungkinan mengapa pasal pasal sentralistik tersebut dimunculkan, tapi setidaknya dapat dilihat dari kemungkinan pendekatan yang dilakukan oleh para penyusun UULLAJ.

Pendekatan UULLAJ

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RUULLAJ adalah pendekatan tradisional, bukan pendekatan transformasional, titik tolak pendekatan tradisional diantaranya adalah

Pertama: pendekatan kekuasaan politik dalam proses pembahasan, yaitu anggapan bahwa membuat UU adalah kewenangan DPR bersama Pemerintah, maka dalam pembahasan RUULLAJ di DPR dianggap tidak perlu mengundang Pemerintah Daerah yang merupakan Stake holder utama dalam penyelenggaraan LLAJ, mengingat urusan perhubungan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai UU no.32

Kedua: pendekatan kekuasaan administrtratif jalan, penyelenggaraan urusan pemerintah dalam UULLAJ dikotak kotak berdasarkan kekuasaan administratif jalan, pemerintah pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan LLAJ di jalan Nasional, pemerintah provinsi di jalan provinsi, Pemerintah kabupaten di jalan Kabupaten, pendekatan ini dalam pelaksanaannya akan menyulitkan jajaran pemerintahan, bagaimana mungkin pemerintah pusat akan menyelenggarakan LLAJ di jalan jalan nasional di seluruh indonesia, padahal pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah, apakah akan di bentuk lagi kantor wilayah di setiap provinsi, juga pemerintah provinsi akan kesulitan menyelenggarakan LLAJ di jalan jalan provinsi yang tersebar di setiap kabupaten, akan kah dibentuk cabang dinas baru di setiap kabupaten dan kota, sementara pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur daerahnya, karena kewenangannya hanya dibatasi di jalan kabupaten saja

UU no 14 tahun 1992 tentang LLAJ masih melakukan pendekatan kekuasaan administratif jalan, namun perlu diingat bahwa UU tersebut lahir sebelum diberlakukan otonomi luas melalui UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian menjadi UU no. 32 tahun 2004, dimana saat itu untuk melaksanakan UULLAJ tersebut pemerintah memiliki Kanwil Perhubungan di setiap propinsi dan pemerintah propinsi memiliki kantor cabang dinas LLAJ di setiap kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan LLAJ sesuai admnistratif jalan, dan ketika UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diberlakukan, seluruh Kanwil dan cabang dinas di seluruh Indonesia dihapus, dan sebagai gantinya didirikanlah dinas perhubungan/ LLAJ disetiap provinsi dan kabupaten/ kota untuk melaksanakan desentralisasi, namun aneh bin ajaib Pemerintah Pusat melalui UULLAJ yang baru masih mengatur pengkotak kotakan penyelenggaraan LLAJ berdasarkan administratif jalan, padahal sudah tidak ada lagi aparat pusat di daerah, apakah secara eksplisit melalui UULLAJ tersebut pusat akan mendirikan lagi Kanwil perhubungan di daerah ?, sebuah pemikiran tradisional yang kelewat usang.

Ketiga: pendekatan keamanan, urusan LLAJ banyak yang ditafsirkan oleh UULLAJ sebagai urusan keamanan, padahal sesungguhnya keamanan dan keselamatan dua hal yang sangat berbeda, yang telah didefinisikan dalam UULLAJ pasal 1, point 30 yaitu:

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, dan point 31 yaitu: keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Namun isi UULLAJ ternyata kurang tepat dalam menjabarkan urusan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu-lintas, sehingga banyak urusan LLAJ ditafsirkan sebagai urusan keamanan yang pada akhirnya kewenangan tersebut menjadi dasar untuk ditarik lagi oleh pemerintah pusat sesuai pasal 10 ayat 3 huruf c UU no 32 yang menyebutkan bahwa keamanan merupakan urusan Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu contoh kecil, kewenangan melakukan pengaturan lalu-lintas yang sudah didesentralisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya dan di tarik kembali ke pusat, dimana tujuan pengaturan lalu-lintas di jalan adalah untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang sudah dijelaskan pada pasal 1 UULLAJ point 32 bahwa “ Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan, dan point 33 yaitu: Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan, jadi sudah jelas bahwa pengaturan lalu-lintas dijalan menurut UULLAJ adalah untuk kelancaran lalu-lintas bukan untuk keamanan dari tindak kejahatan, tapi mengapa kemudian UULLAJ melarang Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan lalu-lintas, yang merupakan kewenangan otonomi yang diatur dalam UU no. 32 untuk melaksanakan amanat pasal 18 UUD 45 hasil amandemen.

Pendekatan tradisonal itulah yang menyebabkan penyusun UULLAJ terjebak dalam antinomi ( kontradiksi, kebingungan) dan dalam paralogism ( kekeliruan pandangan yg tidak disengaja karena ketidak tahuan/ kurangnya narasumber Otonomi Daerah ), seharusnya UULLAJ hanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal teknis, tidak mengatur lagi pembagian kewenangan karena hal itu sudah diatur dalam UU no 32.

Pendekatan Transformasional, menurut Noel M. Tichy dan Mary Anne Devanna dalam buku The Transformational leader menyebutkan salah satu karakteristik kepemimpinan transformasional adalah Visionaries, para Founding Father penyusun UUD 45 dan para penyusun UU no.32 sungguh sangat visioner, beliau memandang ke depan dan menyadari bahwa tak mungkin semua urusan ditangani pusat, maka UUD 45 melalui pasal 18 telah mengamanatkan“ pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat” dan selanjutnya diatur oleh UU no.32 pasal10 ayat 3 bahwa kewenangan pemerintah pusat hanya 5 urusan, selebihnya didesentralisasikan menjadi urusan daerah, seharusnya para penyusun UULLAJ memiliki visi dan semangat yang sama, atau setidaknya membaca UUD 45 dan UU no.32

Quo vadis LLAJ

LLAJ berada di persimpangan jalan, begitu kira kira gambaran kondisi LLAJ saat ini, Penyelenggaraan LLAJ sekarang harus melaksanakan beberapa UU ,disatu sisi ada UU no 32 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan amanat UUD 45 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan dasar hukum PPNS dalam melaksanakan tugas, serta disisi lain ada UULLAJ yang isinya sebagian saling bertentangan, mana yang harus diikuti?,

Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, karena akan menggangu dan menurunkan kinerja jajaran LLAJ, yang akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan transportasi di daerah dan pemborosan anggaran daerah, maka perlu ada kebijakan Depdagri dan para Kepala Daerah untuk menentukan, apakah akan melaksanakan UU otonomi atau UULLAJ, kalau pemerintah daerah akan terus konsisten melaksanakan otonomi daerah yang merupakan amanat UUD 45 maka UULLAJ harus direvisi, atau diabaikan ( melalui fatwa MA atau uji materiil ke MK) tetapi bila akan melaksanakan UULLAJ, berarti UU Otonomi, dan PP 38 tentang pembagian urusan pemerintahan harus direvisi, khusus untuk urusan pemerintah di bidang perhubungan ditambahkan ke pasal 10 ayat 3 UU no. 32 menjadi bagian dari urusan keamanan, seperti yang banyak di tafsirkan oleh penyusun UULLAJ yang baru, yang menjadikan nya dasar untuk di tarik kembali ke pusat, dan selanjutnya Para kepala daerah agar membubarkan dinas perhubungan propinsi, kabupaten dan kota yang menangani LLAJ yang merupakan instumen daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan tenaga teknis perhubungan kalau perlu segera di kembalikan ke pusat.

Pembubaran dinas perhubungan yang menangani LLAJ itu perlu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran daerah yang sebelumnya diperlukan untuk penyelenggaran desentralisasi bidang LLAJ, dan selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan “sisa” dalam penyelenggaraan LLAJ di daerah cukup di tangani oleh SKPD yang ada di daerah, misalnya untuk melaksanakan pemasangan APILL ( alat pengendali lalu-lintas) dapat dilakukan oleh Dinas PU, Ijin trayek sekarang sudah ditangani BPPT ( Badan pelayanan perijinan Terpadu ), perencanaan transportasi dapat dilakukan oleh seksi transportasi di bappeda, pengujian Kendaraan dapat dilaksakan oleh swasta yang di tunjuk, dan memang itulah sisa kewenangan sentralisasi yang di atur oleh UULLAJ yang baru untuk pemerintah Daerah.

Penulis adalah:

Ahli Transportasi Darat

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD

Pengurus IKAALL ( Ikatan Alumni Ahli Lalu-lintas dan Angkutan Jalan )

Direktur Centtris ( Center for Transportation and Traffic Study )

==================

Pembebasan Lahan PPS Harus Segera Dieksekusi

Pelabuanratu Sukabumi, SF.-

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Iman Adinugraha mendesak Pemkab Sukabumi segera menindaklanjuti surat dari Pertamina yang akan mengeksekusi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Palabuhanratu. Bupati dan aparatnya harus secepatnya mengambil langkah dalam membantu proses pembebasan lahan PPS yang kini masih ditempati warga. Tentu saja langkah yang diambil jangan sampai menyengsarakan warga yang tinggal di lahan PPS.

"Kalau surat dari Pertamina sudah ada, tinggal pemda mengambil langkah-langkah kongkret untuk pembebasan lahannya," kata Iman, Kamis (2/7) lalu.

Menurut dia, perlunya segera pembebasan lahan tersebut supaya prosesnya bisa dipercepat dan menghilangkan kesan mandeknya pembangunan PPS. Padahal prosesnya sudah masuk pada tahapan final. Dia mengingatkan, manfaat PPS memiliki multiflier effect bagi perekonomian masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

"PPS itu manfaatnya besar bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Makanya urusan pembebasan lahannya perlu disikapi dengan cepat," ujarnya.

DPRD, lanjut Iman, tidak memiliki kewenangan teknis dalam pembebasan lahan PPS, urusannya berada di pundak Pemkab Sukabumi. Legislatif hanya bisa membantu percepatan pembebasan lahan dan pembangunan PPS.

Hanya saja, kata dia, proses pembebasan lahan PPS itu tidak menimbulkan kerugian bagi warga yang menempati lahan tersebut yang mayoritas nelayan kecil. Para nelayan harus direlokasi ke tempat yang dekat dengan lahan penghidupannya. Lebih ideal lagi, mereka dibangunkan rumah yang layak huni.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), Arif Rahman Lamatta mengaku, dia dan jajarannya siap mengamankan area lahan yang akan dijadikan PPS setelah proses pembebasannya tuntas. Arif menginginkan situasi di lapangan yang clear and clean, artinya jangan sampai terjadi persengketaan tanah di kemudian hari.

“Kami tetap menunggu proses pembebasan ini. Bila sampai akhir Juli ini belum ada pembebasan lahan, kemungkinan besar pelaksanannya tahun depan,” ungkapnya.

Untuk membangun PPS Palabuhanratu, Departemen Kelautan dan Perikanan sudah menyiapkan dana sebesar Rp 415 miliar sejak tahun 2006. Pemerintah pusat sudah membuat site plan untuk pembangunan docking kapal, dermaga, dan break water atau pemecah ombak. (Herman)

==================

Menyelamatkan 18.000 Ha Lahan Kritis Bersama Masyarakat

Kabupaten Sukabumi, SF.-

Kawasan hutan lindung dan taman nasional yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi kondisinya sangat memprihatinkan akibat maraknya pencurian dan pembalakan kayu hutan. Luas areal yang kondisinya sudah hancur itu mencapai 18 ribu ha. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Kebun pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sukabumi, Denden Junjungan, S.P., Kamis (2/7) lalu.

Denden mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan hutan kritis tersebut, antara lain melalui program GRLK dan Gerhan yang tujuannya mengurangi lahan kritis. Kedua program reboisasi ini diarahkan untuk penanaman kembali pada lahan kritis termasuk hutan di kawasan lindung yang bermuara pada penghijauan lahan dan hutan.

Dalam upaya penyelamatan hutan, pemerintah selalu melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sebab masyarakat, kata Denden, memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tanaman dan pohon kayu yang ada di kawasan hutan. “Dengan melibatkan masyarakat, upaya untuk mengurangi lahan kritis bisa mencapai hasil yang optimal,” katanya.

Dijelaskan pula, lahan kritis terjadi akibat keterlambatan dalam penangangan dan tidak adanya pemanfaatan lahan oleh individu. Sehingga lahan jadi terlantar dan kehilangan pepohonannya. Program rehabilitasi dan penghijauan kembali perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan dan keseimbangan alam.

Program GRLK yang didanai Pempov Jabar diubah polanya. Pada tahun-tahun lalu, program ini dilaksanakan pada lahan-lahan kritis, sekarang diberlakukan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam GRLK, masyarakat dilibatkan secara proaktif dan didorong untuk berinovatif dalam menjaga hutan dari pembalakan liar.

“Dalam hal ini, kita akan merubah mindset masyarakat supaya tergerak mau menjaga lahan yang bermanfaat dan produktif,” ujarnya. (Herman)


==================

PKBM DEPARY EXPRESS

Mengabdi Untuk Mecerdaskan Anak Bangsa

Kabupaten Sukabumi,SF.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Depary Express yang beralamat di Jl. Mangkalaya N0. 208 Cisaat Kabupaten Sukabumi kian hari kian eksis saja dan terus berbenah diri untuk mengabdi dan berbakti demi mencerdaskan anak bangsa.

Hingga saat ini PKBM Depary Express yang dipimpin oleh Budi Raharjo ini masih penuh konsentrasi menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Diantaranya, pendidikan kesetaraan paket A setara SD/MI, pendidikan kesetaraan Paket B setara SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA/MA.

Disamping itu, PKBM Depary Express juga menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) dan pendidikan Keterampilan seperti kursus menjahit pakaian wanita dan anak, kursus menjahit garmen dan kursus bahasa Inggris.

Diselenggarakan kursus menjahit garmen, tentu hal ini melihat peluang dan kesempatan yang sangat terbuka lebar di Sukabumi. Saat ini cukup banyak didirikan industri garmen dan tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam hal jahit menjahit.

Saat ini PKBM Depary Express juga sedang giat-giatnya menyelenggarakan pendidikan reguler setingkat SMP, dan para siswanya adalah kebanyakan para remaja yang mengalami putus sekolah karena terkendala biaya. Sedangkan di PKBM Depary Ekpres ini mereka sama sekali tidak dikenakan biaya pendidikan apapun.

Budi mengungkapkan, segala biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan reguler ini masih ditanggung oleh dana LPK. Mengingat, hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Bahkan untuk membayar tutor juga diambil dari pos LPK melalui proses subsidi silang.

Kata Budi, kegiatan pendidikan reguler ini dilaksanakan satu minggu penuh, kecuali hari jum’at. Sedangkan hari minggu dilaksanakan tutorial. Untuk wajib belajar, umumnya adalah mereka para pekerja yang sudah tersebar diberbagai perusahaan yang ada di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Permasalahan yang dihadapi PKBM, menurut Budi hingga saat ini bahwa mengelola anak miskin itu tidak boleh memungut uang untuk biaya pendidikan termasuk biaya lainnya. Padahal, untuk membuat pas foto saja dibutuhkan tidak kurang dari 15.000 rupiah per orangnya. Pragmatisnya bagi PKBM adalah menutupi dana untuk keperluan masing masing siswa anak miskin itu, sementara bantuan dari pihak pemerintah untuk pendidikan anak miskin sangat tidak jelas, ungkapnya.

Kegiatan lain yang masih memerlukan biaya seperti try out, ulangan umum dan biaya transport bagi wajib belajar juga tidak sedikit. Persoalan lain yang sering mengganjal adalah, ketika tidak adanya ijin untuk mengikuti ujian dari pimpinan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja, dengan alasan mengurangi produktivitas kerja.

“Jika di beri ijin untuk mengikuti ujian, gajinya dipotong oleh pihak perusahaan. Kondisi seperti ini kalau terus dibiarkan, maka siap-siaplah pembodohan permanen bagi para pekerja muda, akan terlaksana berkepanjangan,” ungkapnya. Muhidin.

====================

Gara-gara kurang perhitungan Bahan Bakar

HELIKOPTER JK-WIN MENDARAT DARURAT DI LAPANG SEPAK BOLA PANGLESERAN

Kabupaten Sukabumi, SF Masyarakat Kp. Pangleseran, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang berada di pusat keramaian sibuk dengan aktivitas belanja sehari-hari sekitar pukul 11.30, Kamis (2/7) sempat dibuat heboh oleh mendaratnya Helikopter jenis BO 105 di lapang sepakbola Pangleseran, milik tim sukses JK – WIN.

Melihat helikopter bertuliskan JK-WIN mendarat dan mengira bahwa Calon Presiden Jusuf Kalla dan Cawapres Wiranto melakukan kunjungan untuk berkampanye, masyarakat langsung berlarian mendekati helikopter tersebut. Namun, bukannya capres dan cawapres nomor 3 yang keluar dari helikopter tersebut, melainkan tim sukses JK-WIN berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh Ahmad Kalla. adik kandung Jusuf Kalla.

Seperti tidak mau ketinggalan peristiwa penting, bahkan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ratusan masyarakat berbondong-bondong mengharapkan berfoto dengan latar belakang helikopter JK-WIN tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta kepada tim sukses untuk membagikan kaos dan stiker. Namun tim sukses hanya membagikan stiker bergambarkan pasangan capres dan cawapres no urut 3 JK-WIN.

Kapolsek Cikembar AKP Nurawan yang berada di lokasi saat itu mengatakan, berdasarkan keterangan Pilot Helikopter BO 105 Yudi, dirinya terpaksa melakukan pendaratan darurat di lapang sepakbola Pangleseran, Kecamatan Cikembar. Dikarenakan kehabisan bahan bakar.

”Helikopter tersebut sedang dalam perjalanan menuju Bayah Provinsi Banten, usai melaksanakan kampanye di Kabupaten Garut. Namun karena sempat singgah di Sindang Barang Cianjur Selatan, akhirnya Helly yang memiliki kapasitas penumpang 6 orang tersebut kehabisan bahan bakar” katanya.

Nurawan mengungkapkan, sebelumnya sempat di hubungi pilot bahwa dirinya diminta untuk menghubungi petugas Lanud Atang Sanjaya, Bogor. Yang maksudnya meminta agar segera mengirimkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur sebanyak 2 drum ke lokasi pendaratan darurat di Lapang Pangleseran Kecamatan Cikembar.

”Setelah diisi bahan bakar, helikopter tersebut langsung lepas landas menuju Bayah Provinsi Banten pada pukul 12.30 Wib,” ungkapnya. TEDI. S

===================

Kapolsek Cikembar , AKP. Nurawan :

“Besaran Dana Operasional Tidak Jadi Masalah”

Kabupaten Sukabumi, SF

Bagi setiap anggota Polri dalam menjalan tugasnya sebagai penegak hukum harus didasari dengan rasa ikhlas. Itulah motto yang diterapkan Kapolsek Cikembar AKP Nurawan dalam melayani dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya..

Nurawan menjelaskan, walaupun baru 11 bulan dirinya menjabat sebagai Kapolsek Cikembar dan bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke 63 tahun ini namun didalam menjalankan tugas yang diembannya ini ia laksanakan dengan penuh tanggungjawab bersama-sama dengan 19 orang anggota yang menjadi anak buahnya.

untuk kedepan, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki kinerja , dari yang bagus menjadi lebih bagus lagi dan tentunya harus didasari dengan rasa ikhlas.“ Saya menekankan kepada segenap anggota yang bertugas di Polsek Cikembar, untuk tetap menjalankan tugasnya dengan professional tanpa dipengaruhi besar atau kecilnya anggaran operasional yang diterima. Hal ini semata-mata demi memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat,” katanya

Lebih jauh Nurawan mengungkapkan, untuk menjalin rasa kebersamaan diantara anggota Polsek Cikembar. Setiap hari Senin dan Kamis, biasa dilaksanakan acara coffe morning secara rutin setiap minggunya. Hal ini dilakukan selain untuk menjalin rasa kebersamaan, juga membentuk jiwa disiplin setiap anggota.

Nurawan berharap, berbagai cara yang dilakukannya dalam menjabat sebagai Kapolsek Cikembar dapat membawa perubahan yang positif bagi segenap anggotanya

.“ Apapun yang saya terapkan kepada anggota, semata-mata untuk membentuk anggota polisi yang bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Tentunya dalam menjaga keamanan suatu wilayah, selain tanggungjawab pihak kepolisian juga perlu didukung oleh masyarakat sendiri,” harapnya. TEDI.S

==================

Jasad Korban Ombak Citepus Ditemukan

Pelabuan Ratu, SF.-

Akhirnya, jasad korban kecelakaan laut Rio Chandra dan Carli Manik, mahasiswa STIE Kesatuan Bogor, ditemukan oleh tim gabungan SAR Daerah Kabupaten Sukabumi, Balawista, Satpol Airud, dan TNI AL Palabuhanratu, Kamis (2/7) sekitar pukul 18.00 WIB dan Jumat (3/7) siang. Kedua sahabat karib itu tenggelam pada hari Selasa (30/6) di kawasan Citepus.

Jasad korban yang pertama kali ditemukan adalah Rio di perairan Cikeueus Tengah kawasan Jampang oleh nelayan dan tim gabungan. Selanjutnya pada hari keempat operasi pencarian, jasad Carli Manik (20) ditemukan sekitar pukul 11.40 WIB di perairan Istana Presiden kawasan Citepus Palabuhanratu. Kedua jasad korban tenggelam ini diketahui keberadaannya oleh nelayan dan Tim SAR Daerah yang sedang melintas di perairan Teluk Palabuhanratu.

Seterusnya jasad Rio dan Carli dievakuasi oleh tim SAR Daerah bersama Satpol Airud dengan menggunakan speed boat milik SAR. Tim evakuator mendaratkan kedua jasad di lokasi terdekat yakni Pondok Dewata di Gadobangkong Palabuhanratu. Setelah melakukan persiapan dan koordinasi, tim membawa kedua jasad ke RSUD Palabuhanratu. Dari rumah sakit, jasad Carli dan Rio dijemput keluarganya.

“Jasad kedua korban tenggelam ini ditemukan pada hari dan lokasi perairan yang berbeda. Upaya evakuasi tidak ada hambatan ketika jasad korban diseret kapal yang kami gunakan,” ungkap Ketua SAR Daerah Kabupaten Sukabumi, Okih Pajri Assidiq, kepada wartawan di sela-sela kegiatan evakuasi jasad korban Carli Manik, Jumat (3/7) di Pantai Pondok Dewata, Palabuhanratu.

Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Satpol Airud Wilayah Palabuhanratu, Bripka Toto mengungkapkan, operasi pencarian jasad korban yang sukses pada hari ketiga dan keempat ini termasuk paling cepat. Biasanya, korban tenggelam ditemukan setelah satu minggu sejak terjadinya kecelakaan laut. Saat pencarian jasad korban, arus tengah bawah laut sedang besar dan arah mata angin menuju ke selatan. Dengan demikian, jasad korban bisa terseret ke pinggir pantai oleh arus tengah.

Data kecelakaan laut dari Januari hingga Juni 2009 yang dilaporkan ke Satpol Airud wilayah Palabuhanratu memakan korban 17 orang. Dari para korban itu, 6 orang dapat diselamatkan dan 11 orang meninggal dunia. Sebagian besar korban mengalami kecelakaan laut saat sedang berenang di kawasan Citepus Palabuhanratu dan Karanghawu Cisolok. Sebagian korban meninggal ada yang berasal dari kalangan nelayan. (AM***)

===============

Sosialisasikan Pilpres Dengan Senam Contreng

Kota Sukabumi, SF.-

Banyak cara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mensosialisasikan tata cara pencontrengan surat suara pada Pemilihan Umum Presiden 8 Juli mendatang.

Seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sukabumi, untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres mengadakan senam contreng yang diikuti masyarakat di halaman Kantor Imigrasi Sukabumi, beberapa waktu lalu.

Setiap hari minggu pagi Kantor Imigrasi Sukabumi, memang selalu mengadakan senam rutin yang diikuti oleh para ibu-ibu dan remaja. Melihat kondisi tersebut, KPUD Kota Sukabumi mencoba memanfaakan situasi itu untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres.

Menurut Ketua KPUD Kota Sukabumi Anton S Rachman, media olah raga ini sangat bagus bagi KPU untuk menyampaikan pesan-pesan sekitar pemilihan umum capres dan cawapres periode 2009-2014. Khususnya, bagi warga sekitar yang berdatangan ke tempat tersebut.

Anton mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakannya senam contreng ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat. Khususnya yang menyangkut tata cara dan pelaksanaan pencontrengan yang baik dan benar pada Pilpres. Sehingga pada saat pelaksanaannya Pilpres 2009 mendatang, tidak ada lagi masyarakat yang kebingungan dalam menyalurkan hak pilih dan aspirasinya sesuai hati nurani masing-masing.

Disinggung mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sukabumi untuk Pemilihan Presiden 8 Juli mendatang, Anton mengungkapkan, KPUD Kota Sukabumi menargetkan tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen dalam pilpres mendatang. “ Saat ini jumlah DPT mencapai 218.763 orang, nantinya jumlah ini tidak akan mengalami banyak perubahan,”ungkapnya.

Anton berharap, dengan berbagai cara sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi selama ini, dapat berdampak kepada semakn meningkatnya partisipasi dan presentase suara sah masyarakat, dalam Pilpres 2009 mendatang.(Cici)

====================

KONSUMEN KOTA SUKABUMI APATIS

Kota Sukabumi, SF.-

Masyarakat Kota Sukabumi selaku konsumen yang konsumtif dinilai pasif dalam menyikapi berbagai hal kerugian bagi konsumen itu sendiri yang dilakukan ritail atau produsen disampaikan Wakil Ketua BPSK Kota Sukabumi, Fajar Laksana, pada Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, pecan lalu di Hotel Edelweis Kota Sukabumi. Jumlah konsumen yang mengadukan kerugian tersebut, karena kurangnya perlindungan hukum, sehingga masyarakat cenderung apatis.

Konsumen yang mengadukan kerugian ke BPSK, jumlahnya masih sedikit. Dalam tahun 2007 hanya berjumlah 9 kasus, dalam tahun 2008 hanya berjumlah 11 kasus, dan dalam tahun ini, hingga awal bulan Juni 2009 lalu, baru berjumlah 5 kasus. Adapun pengaduan yang dilakukan para konsumen tersebut, sebagian besar kasus leasing, disusul kasus asuransi, air minum dan listrik.

Umumnya konsumen yang enggan mengadukan kerugian sebagai dampak dari salah satu indikator kurangnya pengetahuan, wawasan dan pemahaman para konsumen dalam memperjuangkan haknya, ketika dirugikan oleh suatu podusen. Selain itu, juga akibat ketidak tahuan konsumen akan tempat pengaduan, pada saat dirugikan oleh suatu prousen. Namun ada juga konsumen yang apatis karena enggan menghadapi panjangnya proses persengketaan tersebut, yang dirasa belum tentu akan menyelesaikan masalah.. Sedangkan BPSK bukan lembaga peradilan. Akan tetapi hanya sebagai fasilitator, untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen.

Menurut Fajar, perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para konsumen sudah maksimal, dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dibentuknya BPSK. Namun kesadaran masyarakat atau para konsumen dalam mengadukan kerugian dirasa masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak BPSK Kota Sukabumi kata Fajar. Akan berupaya optimal dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada para konsumen, tentang hak-hak konsumen. Selain itu, juga akan berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh anggota BPSK Kota Sukabumi, supaya seluruh kasus sengketa antara konsumen dengan produsen, bisa diselesaikan dengan baik.

Fajar juga menghimbau kepada para konsumen yang dirugikan tidak usah segan-segan mengadukannya ke BPSK Kota Sukabumi, agar ditindak lanjuti dan ditangani, sekaligus diselesaikan dengan baik, sesuai peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku. (Herry)

==================

Kapolresta Sukabumi, AKBP Mochamad Hendra Suhartyono :

Polisi Terus Tingkatkan Pelayanan

Kota Sukabumi, SF

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 63 tahun 2009, diperingati Kepolisian Resort Kota Sukabumi dengan cara sederhana dengan menggelar acara syukuran di halaman Polresta Sukabumi yang dihadiri oleh segenap unsur muspida, tokoh masyarakat, agama, pemuda beserta jajarannya, (1/7) pekan lalu.

Disela-sela acara Kapolresta Sukabumi, AKBP. Mochamad Hendra Suhartyono mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara tahun ini dilaksanakan lebih sederhana, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan lagi segenap jajarannya dengan masyarakat. Khususnya, berkaitan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi “ HUT Bhayangkara, merupakan moment intropeksi bagi jajaran Polresta Sukabumi, untuk meningkatkan pelayanan tehadap masyarakat,” katanya.

HUT Bhayangkara tahun ini, banyak diiisi dengan pemberian penghargaan kepada beberapa anggota Polresta Sukabumi yang berprestasi. Antara lain, anggota Ba Sat Patroli. Bripda Andri Hendriawan dan anggota Ba Polsek Sukalarang Bripda Abenezer Sitepu. Dimana mereka berduatelah berhasil menggagalkan pencurian kendaraan bermotor roda dua dan empat.

Kapolresta Sukabumi juga menyerahkan penghargaan kepada para juara lomba siskamling tingkat Polresta Sukabumi. Diantaranya, juara 1 Polsek Citamiang, juara 2 Polsek Cikole, dan juara 3 Polsek Cireunghas.

Selain memberikan penghargaan, Polresta Sukabumi juga mendapat bantuan kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Berupa satu unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova, bantuan ini diberikan langsung Wakil Bupati Sukabumi Marwan Hamami kepada Kapolresta Sukabumi.

Lebih lanjut Hendra mengungkapkan, kasus kriminal yang paling tinggi dari tahun ke tahun sampai sekarang, masih berupa pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Untuk itu, Hendra menghimbau kepada segenap masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam memarkir motornya baik didalam maupun diluar rumah.

Hendra juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat, apabila sampai saat ini belum bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap semua pihak.(Cici)

=============

PLN BUKA KEMBALI PASANG BARU LISTRIK

Melalui LPB Pelayanan Lebih Cepat

Kota Sukabumi, SF Setelah mengalami penutupan sementara pelayanan penyambungan baru dan tambah daya listrik selama kurang lebih 2 minggu, PLN APJ Sukabumi membuka kembali pelayanannya terhitung sejak 1 Juli 2009. Hal ini terkait dengan terbitnya keputusan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten tentang kebijakan layanan pemasangan baru dan perubahan daya listrik baru-baru ini. Kebijakan tersebut sangat mencerminkan harapan masyarakat selama ini, yaitu dikembalikannya harga Biaya Penyambungan (BP) ke harga standar berdasarkan Tarip Dasar Listrik (TDL) 2003. Diungkapkan Harry SAS Humas PLN APJ Sukabumi Kamis (2/7) lalu di PLN APJ Sukabumi.

APJ Sukabumi beserta 6 Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) adalah sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan PLN Unit Induknya, yaitu PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Namun demikian, lanjut Harry, kebijakan pelayanan pemasangan baru dan perubahan daya listrik ini dalam pelaksanaannya akan tetap mempertimbangkan dan mengacu kepada kemampuan dana serta ketersediaan material di PLN APJ Sukabumi.

“Kondisi keuangan kami sangat berpengaruh terhadap ketersediaan material, khususnya untuk pemasangan baru. Sebagai contoh, PLN APJ Sukabumi pada satu bulan misalnya hanya mampu menyediakan material untuk sambungan baru sebanyak 1000 unit, sedangkan calon pelanggan yang tercantum dalam waiting list (daftar tunggu) jumlahnya lebih dari 1000, maka selebihnya itu harus menunggu kembali hingga PLN mampu menyediakan material pada periode berikutnya. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan keterlambatan proses pelayanan sejak transaksi pembayaran BP sampai listrik menyala di rumah pelanggan,“katanya.

Apabila masyarakat pemohon sambungan baru memanfaatkan program Listrik Pra Bayar (LPB) lanjut Harry, akan mendapat pelayanan lebih cepat. Bahkan kurang dari seminggu sejak pembayaran, BP listrik sudah nyala. Dengan demikian terkesan PLN melakukan pelayanan secara diskriminatif, yang seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh perusahaan besar sekaliber PLN.

Menanggapi hal ini Harry SAS berpendapat, bahwa perlakuan pelayanan seperti ini bukan diskriminatif, namun sangat didasari oleh kondisi nyata pada saat ini. “Material untuk LPB ini, khususnya kWh meternya, disediakan dan dikirim langsung oleh PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, sehingga sudah tersedia di gudang kami sebagai material siap pasang (ready to use-red). Dan jumlah untuk pemasangan dalam tahun 2009 ini sebanyak 5000 unit. Berbeda dengan kWh meter biasa, pengadaannya harus melalui prosedur pengadaan setempat, yang sudah tentu harus ditempuh dalam waktu yang lebih panjang, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan PLN setempat“, jelasnya.

Harry juga menjelaskan bahwa LPB juga ditawarkan kepada masyarakat untuk memberikan kenyamanan dalam cara pembayaran energi listrik yang telah digunakan, serta privasi pelanggan sangat terjaga. Karena dengan LPB tidak akan terjadi kesalahan pencatatan meter, tidak ada istilah denda keterlambatan dan tidak ada pula pemutusan sementara aliran listrik akibat menunggak pembayaran rekening. Dengan LPB, besaran biaya pemakaian listrik sepenuhnya dikendalikan oleh pelanggan itu sendiri, sesuai dengan pola pemakaian energi listriknya. Dengan LPB, maka program hemat pemakaian listrik juga dapat dilaksanakan oleh pelanggan secara optimal. (Cici)

=============

IPTU M.SOFYAN EFFENDI

Yang Penting Bekerja Untuk Melayani Masyarakat

Kota Sukabumi,SF.

Saat ini Polri dituntut bekerja memberi pelayanan secara prima sesuai dengan tuntutan pelayanan bagi publik. Tuntutan tersebut berlaku bagi semua anggota Polri, baik yang ada dilapangan maupun yang bekerja dikantor, tidak terkecuali para polisi yang ditugaskan di Kantor Samsat.

Iptu Sofyan Effendi adalah salah seorang anggota Polisi dengan jabatan Kanit Regiden Kantor Samsat Kota Sukabumi. Menurut pengakuannya, dirinya sudah bekerja melaksanakan tugas hampir dua tahun lamanya yaitu sejak tahun 2008.

Ketika ditemu SF diruang kerjanya, dengan ferformance yang cool, “yang penting bagi saya adalah bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota masyarakat dengan penuh tanggung jawab”.

Hal tersebut diungkapkan menjawab perihal kenaikan pangkat dan jabatan dirinya, mengingat terhitung bulan Juli 2009 sudah saatnya. Namun demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab memahami betul pada kondisi saat ini mungkin belum ada jobnya, tuturnya dengan nada ikhlas.

Iptu M.Sofyan Effendi sebelum betugas di kota Sukabumi, sudah lama merintis karier sejak tahun 1987 sebagai polisi lalulintas di Bandung. Jabatan yang pernah didudukinya diantaranya tahun 1995 sebagai ajudan Kapolda Jabar.

Kemudian, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Sekolah Capa. Selanjutnya, pada tahun 2003 diangkat dan ditugaskan sebagai Reskrim Polwiltabes Bandung, dan jabatan terakhir hingga saat ini adalah Kanit Regiden pada kantor Samsat Kota Sukabumi.

Ketika ditanya soal kasus penyimpangan data pada dokumen kendaraan, “Selama saya menjabat sebagai kanit regiden di kota Sukabumi, belum pernah terjadi ada kasus yang menyimpang pada dokumen atau surat surat kendaraan bermotor”. Khusus untuk kendaraan yang mengalami proses mutasi, maka pada proses ini diupayakan data akurat melalui cek fisik yang ketat, tandasnya. MUH

=================

Tanam Padi Hibrida Tunjang Ketahanan Pangan

Kota Sukabumi, SF.-

Ditandai dengan pemukulan kentongan secara serentak, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquari dan Walikota Sukabumi H. Mokh.Muslikh. Abdussyukur beserta jajarannya masing-masing melakukan panen raya padi Hibrida di Kp. Cikeong, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros Kota Sukabumi beberapa waktu lalu.

Padi hibrida yang ditanam di atas lahan sawah seluas 92 hektar tersebut, di tanam oleh para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kelurahan Jayaraksa kerjasama dengan PT Sumber Alam Sejahtera (PT) SAS, Kodim 0607 Sukabumi serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi. Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquari mengatakan, program penanaman padi unggul jenis Hibrida merupakan implementasi dari program TNI Manunggal. Dimana bertujuan, sebagai langkah dalam menunjang ketahanan pangan nasional khususnya di Jawa Barat dan Kota Sukabumi.

“ Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi,” katanya.

Lebih jauh Pangdam mengungkapkan, selain melakukan penanam padi, pihaknya juga menanam tanaman jenis palawija, antara lain jagung. Namun, dalam penanamannya Kodam III Siliwangi hanya dapat membantu memberikan stimulus saja kepada para petani.

Sementara itu Walikota Sukabumi, H. Mokh. Muslikh Abdussyukur mengatakan, penanaman padi jenis unggul tersebut selain berdampak positif terhadap ketahan pangan di Kota Sukabumi. Namun, juga berdampak kepada ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional.

“Nantinya, semua ini akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” katanya.

Dandim 0607 Sukabumi, Letkol Kavaleri M. Yusuf mengungkapkan, selain melaksanakan panen perdana padi Hibrida di Cikeong Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Hal yang sama juga telah dilaksanakan di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi 28 Juni 2009 lalu.

“Kalau panen padi di Desa Ciwaru, hanya menghasilan 8 ton gabah kering per hektar. Sedangkan di Cikeong Kelurahan Jayaraksa mampu menghasilkan 11 ton gabah kering per hektar,” ungkapnya.

Dandim mengatakan, sedikitnya hasil panen di Desa Ciwaru tersebut dikarenakan pengaruh kondisi lahan. Dimana padi tersebut ditanam pada lahan sawah tadah hujan. Sedangkan di Cikeong, ditanam pada lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis. Namun demikian, untuk penanaman pada lahan tadah hujan, hasil panen 8 ton per hektar tersebut, cukup memuaskan dan membanggakan semua pihak. HERRY. F

=================

KPU KOTA SUKABUMI UPAYAKAN QUICK COUNT PILPRES 2009

Kota Sukabumi, SF

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, saat ini sedang melaksanakan persiapan secara optimal, untuk melakukan sistem penghitungan cepat, atau quick count suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang dijadualkan akan berlangsung 8 Juli 2009 pekan depan, melalui layanan Short Message Service (SMS). Dikatakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Sukabumi, Agus Firmansyah, akhir pekan lalu.

Langkah yang sedang diupayakan pihak KPU Kota Sukabumi tersebut, menindak lanjuti rencana KPU Pusat, yang akan melakukan penghitungan cepat atau quick count, hasil pemungutan suara Pilpres 2009, melalui SMS atau layanan internet.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak KPU Kota Sukabumi, saat ini sedang meng-inventarisir nomor-nomor HP seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tersebar di 482 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang ada di 33 kelurahan dan 7 kecamatan se Kota Sukabumi.

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan sistem penghitungan cepat suara Pilpres tersebut, seluruh KPPS di Kota Sukabumi, telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek), tentang mekanisme quick count melalui SMS, yang diselenggarakan pada hari Senin, 29 Juni 2009 lalu di Aula Hotel Permata Hijau.

Seluruh KPPS kata Agus, akan memiliki nomor HP yang sudah diregistrasi ke KPU Pusat. Namun hasil penghitungan cepat suara Pilpres melalui SMS tersebut, sifatnya hanya sebagai perbandingan dengan rekapitulasi suara secara nasional. Sedangkan hasil pemungutan suara Pilpres ter
sebut, akan diakomodir oleh nomor-nomor HP yang telah terdaftar, serta akan langsung dikirmkan ke KPU Pusat.

Menyoal tentang logistik Pilpres yang telah diterima KPU Kota Sukabumi, dikatakan Kepala Bagian Umum KPU Kota Sukabumi, Basuki, sudah disiapkan secara optimal, seperti surat suara, tinta dan sebagainya. Dijelaskannya, surat suara dan tambahannya sebanyak 2 persen untuk Pilpres dari KPU Pusat, telah diterima KPU Kota Sukabumi secara utuh. Adapun jumlah surat suara tersebut, seluruhnya mencapai 223 ribu 138 lembar, untuk disebarkan ke 482 TPS, yang ada di 33 kelurahan dan 7 kecamatan se Kota Sukabumi, yakni setiap TPS maksimal menampung 800 pemilih. (Herry)



=======
==========

Walikota Tegaskan BIAYA PSB TIDAK LEBIH DARI 1 JUTA 250 RIBU RUPIAH

Kota Sukabumi, SF

Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) mulai dari TK hingga SMA Sederjat diluar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), tidak boleh lebih dari Rp.1.250.000. Dijelaskan Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono, biaya PSB tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru, mulai dari TK hingga SMA Sederajat diluar RSBI.

Dijelaskan Mulyono, apabila ada sekolah di luar RSBI yang memungut biaya PSB lebih dari ketentuan SK Walikota Sukabumi tersebut, akan ditindak tegas, yakni berupa sanksi administratif, sesuai peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku. Sedangkan biaya PSB untuk Peserta Didik Baru yang ber-asal dari keluarga tidak mampu, Mulyono, akan dibantu dari APBD Kota Sukabumi.

Beberapa kepala Sekolah yang di temui SF dari mulai TK hingga SMA Sederajat mengungkapkan, dalam melaksanakan PSB pihaknya akan mematuhi aturan dan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan SK Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru. Menyangkut masalah keuangan, kendati mengacu kepada SK Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009, namun pihak sekolah tidak akan mengambil keputusan dan menentukan sendiri. Melainkan dengan mengundang orang tua murid dan Komite Sekolah terlebih dahulu, untuk berembuk dan menentukan kesepakatan bersama. Hal ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman antara orang tua murid dengan pihak sekolah, serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Sebab untuk masalah yang satu ini, merupakan masalah yang sangat pelik dan kompleks. Karena berkaitan erat dengan kelancaran dan keberhasilan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kualitas pendidikan, visi dan misi sekolah, serta kualitas peserta didik, supaya mampu bersaing dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, baik intra maupun ekstra kurikuler. (Uher)



==================

Integrasi Tumbuh Kembang Anak

Oleh A. Hamdan

Pendidikan adalah salah satu upaya mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya. Hal itu merupakan wujud konkrit pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Jadi Generasi mendatang tidak dalam posisi lemah. Yaitu sejalan dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur’an ”Wayashalladzina Lau Taroku Min Kholfihim Dzurriyatan Dhi’afa” Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang Seandainya Meninggalkan dibelakang Mereka, anak-anak keturunan yang lemah. (Annisa :9) Maka semua fihak harus merasa terpanggil untuk melaksanakan kesepakatan (Dakar) tentang Pendidikan Untuk Semua. Termasuk di dalamnya TPA yang dikelola oleh Depang, BKB yang dibina oleh BKKBN dan TP PKK, PAUD dibina oleh Dinas Pendidikan. Itu semua merupakan hak-hak anak.

Untuk itu penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas dilaksanakan oleh beberapa lembaga perlu dilakukan pengelolaan secara terkoordinasi. Pada kenyataannya bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di duga belum terkoornidasi secara sinergis. Maka perlu dikaji secara mendalam dari aspek, Tumbuh kembang anak, mutu, koordinasi, strategi. Supaya menemukan solusi yang direkomendasikan menjadi sebuah model yang diujicobakan pada seminar dan revisi program. Untuk menjadi sebuah model yang teruji dan implementatif.

Mari kita perhatikan Laporan Review Kebijakan Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia, yang dirumuskan oleh Soo Hyang Choi, Chief, Section For Early Childhood and Inclusive Education Division of Basic Education, Education Sector UNESCO, menyangtakan bahwa “ Definisi secara statistic menurut pemerintah pelayanan pendidikan anak usia dini termasuk 6 pelayanan—Taman Kanak-kanak (TK), Roudotul Athfal ( RA), Kelompok Bermain ( KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Bina Keluarga Balita (BKB), dan kelas 1 di Sekolah Dasar”/ SD. (UNESCO, 2005:10)

Kesemuanya itu ada yang termasuk dalam pengelolaan pendidikan formal dan ada yang tergolong dalam pendidikan non formal, bahkan informal. Sehingga “Pelayanan perawatan seperti yang didefinisikan oleh pemerintah, menunjuk 2 pelayan Orang Tua secara khusus—Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU) dan Bina Keluarga Balita (BKB)” ( 2005 ;10) Bahkan sebelum ada kesepakatan Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua, di Indonesia penyelenggaraannya dan pengelolaan PAUD merupakan partisipasi dan prakarsa serta swadaya masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa “ Pengeluaran biaya pendidikan di Indonesia rendah (1,3% GDP) masih lebih rendah untuk pendidikan anak usia dini yang pada kenyataannya 0, karena tidak ada intervensi pemerintah, anak-anak yang memanfaatkan pelayanan PAUD yang membayar adalah berasal dari kelompok orang yang berpenghasilan tinggi. Pengeluaran biaya PAUD pada tingkat pendidikan anak usia dini hampir 100% swasta dan orang tua yang menangung beban.” (2005 : 11)

Persoalan selanjutnya bahwa antara Depdiknas, Depag, Depdagri, Depkes, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN perlu diatur hubungan lintas sektor yang terintergrasi menjadi sebuah sistem yang mengarah pada pencapaian PUS dalam sebuah koordinasi, karena di dalam Depdiknas itu sendiri juga ditangani oleh dua direktorat, sehingga “ Koordiniasi administrasi masih merupakan tantangan yang menakutkan. Terutama hangatnya masalah koordinasi dua Direktorat dalam DEPDIKNAS yang menjalankan pelayanan formal dan non formal dengan jalur yang terpish. Inspeksi, pelatihan, pengembangan kurikulum dan perencanaan kebijakan terbagi dua Direktorat secara besarannya” ( 2005 : 11)

Masalah koordinasi pengelolaan PAUD masih merupakan persoalan besar, maka data yang berhubungan dengan pengelolaan masih perlu disinkronkan. Yaitu ” Data PAUD benar-benar kurang, terutama data partisipasi dari setiap jenjang usia, data keuangan dan informasi mengenai guru-guru PAUD. Metode pelaporan yang jelek menimbulkan pertanyaan mengetani kelayakan data yang dilaporkan dalam dokumen pemerintah, termasuk Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua” ( 2005 : 12)

Melalui koordinasi yang tepat dan terintegrasi, akan nampak fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang peduli terhadap pengelolaan dan perkembangan PAUD. Disinilah harus mulai menghindari terjadinya sentralisasi dalam desentralisasi , makanya ” Kehadiran dua Direktorat yang bertanggung jawab kepada anak usia dini di DEPDIKNAS adalah penting untuk merasionalisasi pelayanan anak usia dini, pelatihan, monitoring, evaluasi dan sistem administrasi. Desentralisasi adalah suatu faktor untuk mempetimbangkan perubahan-perubahan pelaksanaan dan keputusan-keputusan pemerintah untuk perubahan kebijkan harus di terjemahkan ke dalam perundang-undangan untuk meyakinkan pelaksanaannya” ( 2005 : 12)

Karena pendidikan usia dini merupakan dasar berdirinya sebuah pondasi pendidikan untuk semua, maka departemen dan LPND yang terkait dengan pengelolaan, pengasuhan, pengayoman tumbuh kembang anak perlu diberi peran yang proporsional dengan kondisi objektif di lapangan. Termasuk dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita persiapan masuk sekolah ,karena ” Pendidikan Anak Usia Dini adalah perkembangan anak secara menyeluruh atau seutuhnya. Pertama persiapan anak untuk sekolah formal dipandang sebagai bagian integral dari perkembangan menyeluruh, bukan sebagai tujuan yang terisolasi. Kedua kebijakan pemerintah mengenai Penddiikan Anak Usia Dini harus memihak kepada yang miskin, memberikan ketidaksamaan sebagai prioritas. Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sarana meletakan pondasi untuk belajar sepanjang hayat, dan sebagai transisi dari rumah kepelayanan anak usia dini yang mana pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini ke sekolah harus mulus” ( 2005 : 15)

Kenapa pendidikan usia dini merupakan bagian penting dalam pelayanan tumbuh kembang anak. Karena ”pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologi sepanjang hidup. Misalnya, mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak usia satu, dua atau lima tahun, memiliki persamaan atau perbedaan, atau bagaimana kepribadian seseoarang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja sampai dewasa”( Richard M. Lerner ( 1976).

Disinilah Posyandu yang berdiri dan berkembang dari swadaya masyarakat merupakan potensi besar yang bisa dikembangkan menjadi Pusat Inforamsi Komuniksi dan Edukasi para Akseptor KB dalam ”mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenerik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi, mental manusia sepanjang rentang hidupnya ( life-span), yang biasanya dimulai sejak konsepsi hingga menjelang mati (Desmita, 2008: 3)

Diharapkan pola asuh anak yang dibina para kader PKK di posyandu bisa berkesinambungan. ” Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalammnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan dan belajar” ( Desmita, 2008: 4) Menurut Chaplin bahwa kematangan ( muturation ) adalah Perkembangan, proses mencapai kemasakan/usia masak, proses perkembangan yang dianggap berasal dari keturunan, atau merupakan tingkah laku khusus spesies/ jenis rumpun (Chaplin :2002)

Pola pengasuhan anak melalui kegiatan PAUD diharapkan mampu membentuk kematangan anak tatkala masuk sekolah. Sehingga ”maturation biological growth processes that enable orgerly in behavior, relatively unin fluenced by experience” (Myers 1996). Disinilah pemberdayaan perempuan yang kebetulam mempunyai balita, ataupun ibu hamil bisa diberikan pemahaman tentang tumbuh kembang anak yang mengarah pada kematangan, ” Menunjuk pada munculnya pola perilaku tertentu yang tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan saraf. Proses kematangan ini juga sangat tergantung pada gen, karena pada saat terjadinya pembuahan, gen sudah memprogramkan potensi-potensi tertentu untuk perkembangan makhluk tersebut di kemudain hari. Banyak dari potensi-potensi tersebut yang sudah lengkap ketika ia dilahirkan, dan ini dapat terlihat dari perjalanan perkembangan makhluk itu secara perlahan-lahan di kemudian hari.” (Davidoff : 1988)

Kenapa penyelenggaraan kegiatan PAUD yang dibina oleh berbagai Departemen/LPND perlu dikoordinasikan secara baik. Sebab “Seorang anak yang baru berusia lima tahun dianggap masih belum matang untuk menangkap masalah-masalah yang bersifat absrak, karena itu anak yang bersangkutan belum bisa diberikan matematika dan angka-angka. Pada usia sekitar empat bulan, seorang anak belum matang didudukkan, karena berdasarkan penelitian bahwa kemampuan leher dan kepalanya belum mampu untuk tegak. Usaha pemaksaan terhadap kecepatan tibanya masa kematangan yang terlalu awal akan mengakibatkan kerusakan atau kegagalan dalam perkembangan tingkah laku individu yang bersangkutan” (Desmita 2008 :7) dan sebaliknya bila anak tidak mendapat kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya tidak akan bisa berekpresi secara bebas dan lugas bahkan anak balita yang “Kurangnya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, akan menimbulkan kekecewaan dan sikap-sikap negatife terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan pada umumnya. (Desmita :2008 :8)

Insya Allah dengan koordinasi pengelolaan PAUD yang terintegrasi antar sector dan antar program bisa mendorong kematangan anak persiapan masuk sekolah. Sehingga memberikan peluang peningkatan mutu pendidikan dalam hasanah pendidikan untuk semua. Hal ini sudah dimulai di Kota Sukabumi dengan dibangunnya rumah pintar dikolaborasikan dengan posyandu terintegrasi.


==================

MEMBANGUN BASIS EKONOMI KERAKYATAN

MEMBENDUNG ARUS NEOLIB

Oleh : Dr. Wan
Secara konstitusional negara berkehendak memaju­kan kesejahteraan umum yang secara ekonomik ditempuh melalui pember­dayaan ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pereko­nomi­an disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) mengingatkan bah­wa perekonomian nasional di­selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, ber­kelanjutan, berwawasan ling­kungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseim­bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara institusional basis ekonomi kerakyatan adalah tumbuhnya koperasi-kope­rasi primer baik koperasi single purpose (mengelola satu komoditas) maupun koperasi multi purpose (mengelola beberapa komo­ditas). Beberapa kajian prak­tik di lapangan memper­lihatkan bahwa pertumbuhan koperasi ditentukan oleh tiga pilar penting, yaitu : (1) kumpulan modal, (2) kum­pulan orang-orang, dan (3) kumpulan usaha. Kumpulan modal merupakan sumber­daya finansial yang secara sinergitas akan menentukan skala usaha perkoperasian. Kumpulan orang-orang me­rupakan sumberdaya yang memiliki keterikatan dan keterkaitan secara organi­sasional yang membentuk kebersamaan dalam mewu­judkan keserasian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Kumpulan usaha merupakan sumberdaya eko­nomik potensial yang akan menentukan rasionalitas pe­ngem­bangan komoditas unggulan dan kesejahteraan anggota.

Penumbuhan koperasi di lapangan didasarkan pada skenario penumbuhan ke­lom­pok-kelompok usaha ber­sama, penumbuhan gabu­ngan kelompok usaha, dan pembentukan koperasi di tingkat desa. Konsep ini tidak mengarahkan kepada pembentukan Koperasi Unit Desa akan tetapi diarahkan pada koperasi desa yang jelas akun­tabilitasnya dalam mengembangkan struktur organisasi dan manajemen per­koperasian. Secara hipo­tetik diharapkan tumbuhnya kelompok usaha dan ko­perasi tingkat desa akan mampu mengimbangi desa­kan arus ekonomi neoliberal seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya yang sudah menembus wilayah keca­matan/pedesaan.

Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama

Beribu-ribu kelompok usaha yang telah dibentuk saat ini, akan tetapi kelompok usaha yang menunjukan keaktifannya tidak akan lebih dari 15% saja. Hal itu merupakan suatu pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam penumbuhan kelompok usaha. Banyak kelompok tani yang dibentuk tetapi kondisinya kata orang Sunda ”kaluhur teu pucukan kahandap teu akaran” (ke atas tak bertunas ke bawah tak berakar). Penumbuhan kelompok tani harus menga­lami perubahan paradigmatik dari mobilisasi untuk mengejar target-target pro­duk­si menuju partisipasi dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani. Kelompok tani sebagai entitas usaha bersama harus merasakan bahwa kebang­gaan swasembada pangan atau peningkatan produksi harus disertai oleh kebang­gaan peningkatan pendapatan secara signifikan. Disitulah petani akan merasakan man­faat hidup dalam kelompok usaha bersama. Penumbuhan kelompok usaha bersama hendaknya tidak dilakukan seperti kegiatan ”pasar malam”, ramai dalam waktu tertentu tetapi sepi ketika pasar malam itu berakhir. Begitu pula aktifitas penum­buhan kelompok usaha bersama tidak dibatasi oleh berakhirnya tahun anggaran melainkan harus dilanjutkan dengan pembinaan lapangan yang menjamin tumbuhnya dinamika kelompok.

Jika perhatian kita menukik ke tingkat lapangan atau ke tingkat desa/­kelurahan, dipastikan ada potensi dan karakteristik tertentu yang harus digali dan dikembangkan. Peme­rintah setempat harus res­ponsif membentuk sinergitas instansional untuk melaku­kan analisis tentang: (1) komoditas unggulan lokal apakah yang bisa dikem­bangkan, (2) apakah kearifan lokal masih bertahan untuk menggali dan mengem­bangkan keunggulan lokal, (3) bagaimana melakukan pemberdayaan orang-orang agar memiliki kekuatan kearifan lokal dan kemam­puan merancang bangun keunggulan lokal?

Penumbuhan kelompok usaha bersama harus diawali oleh kepentingan bersama untuk melakukan identifikasi dan analisis komoditas unggulan lokal. Beberapa indikator yang bisa digu­nakan untuk menentukan komoditas unggulan antara lain : (1) kelayakan potensi lahan usaha, (2) kecocokan agroklimatologis bagi usaha pertanian, (3) keakraban terhadap komoditas yang diusahakan, (4) kemudahan terapan teknologi, (5) kekuatan pasar, dan (6) keuntungan realatif. Jika komoditas unggulan lokal sudah teridentifikasi lanjut­kan dengan analisis kearifan lokal yang terdiri dari indikator-indikator : (1) se­mangat kebersamaan, (2) jiwa gotong royong, (3) rasa kekeluargaan, (4) toleransi sosial, (5) apresiasi norma sosial, dan (6) nilai-nilai religius. Jika komoditas unggulan lokal dan kearifan lokal sudah teridentifikasi maka selanjutnya dilakukan strategi pemberdayaan orang-orang dalam kelompok usaha bersama.

Strategi Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Pengertian strategi dalam tulisan ini adalah cara-cara bagaimana kelompok usaha bersama mencapai tujuan­nya. Oleh karena itu secara organisasional harus terjadi sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu. Artinya dalam ke­lompok usaha bersama harus terjadi keyakinan anggota bahwa ”dengan mewujudkan tujuan organisasi berarti tujuan individu akan tercapai”. Asumsi praktis yang harus dipertahankan adalah peningkatan penghasilan kelompok usaha bersama berbanding lurus dengan peningkatan peng­hasilan setiap anggotanya. Inilah pembeda antara anggota dan bukan anggota kelompok usaha bersama.

Jika sudah terjadi kelekatan individu dalam organisasi (cohesiveness) baru­lah dilakukan pem­berdayaan kelompok usaha bersama yang mencakup strategi sebagai berikut :

Pertama, membuat mampu (enabling). Menganalisis kesenjangan antara kemampuan yang seharusnya dimiliki dengan kemampuan senyatanya dimiliki saat ini. Jika kesenjangan tersebut menyangkut penerapan teknologi produksi maka berikan pelatihan tentang keterampilan teknologi produksi. Atau kesenjangan lainnya misalnya pemasaran produksi, tataguna lahan, dsb. Prinsip strategi ini adalah mengemas tindakan agar yang tadinya tidak mampu menjadi mampu.

Kedua, menciptakan kemudahan (facilitating). Prinsip strategi ini adalah menyingkirkan berbagai hambatan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kelompok dalam melaksanakan program kegiatannya. Problematika yang dihadapi kelompok usaha pada umumnya adalah (1) bagaimana membangun soliditas dan dinamika kelompok, (2) pemupukan dan pengembangan modal usaha, (3) mengembangkan kerjasama kemitraan, (4) meningkatkan kualitas produk, dan (5) memasarkan produk usaha. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan sinergitas instansional dalam mem­bangun kedayaan kelompok usaha.

Ketiga, berkonsultasi (consulting). Upaya mem­berdayakan kelompok usaha harus diperkuat oleh proses konsultasi yang mapan antara kelompok usaha dengan instansi yang terkait dalam memecahkan masalah-masalah ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok usaha. Keber­adaan para petugas lapangan sangat diharapkan untuk terjadinya proses konsultasi. Kehadiran petugas lapangan di tengah-tengah kelompok usaha sangat diharapkan agar terjadi komunikasi dua arah dalam menggali masalah-masalah kelompok usaha dan memecahkannya.

Keempat, membangun kerjasama (collaborating). Bertemu secara rutin adalah titik pangkal untuk merajut benang kerjasama. Oleh karena itu kelompok usaha seyogyanya membentuk kesepakatan membuat jadwal pertemuan secara rutin dan konsisten. Pertahankan konsep filosofi ”silih asah-silih asih-silih asuh” sebagai prasyarat kelekatan dan dinamika kelompok. Tumbuhkan jejaring kerjasama organisasional dalam tubuh kelompok usaha. Selain itu kelompok usaha membangun jejaring kerjasama dengan kelompok usaha lainnya yang ada di desa agar suatu saat terbentuk gabungan kelompok usaha.

Kelima, membimbing (mentoring). Pemberdayaan dengan cara membimbing harus diarahkan pada tercapainya tujuan kelompok usaha yaitu membangun kultur organisasional dalam mewujudkan kesejahteraan anggota kelompok usaha. Para pejabat publik di tingkat kebijakan (policy) sangat diharapkan turun ke lapangan secara sistematis dan teratur untuk menggerakan para petugas di tingkat lapangan agar proses membimbing kelompok usaha bisa berjalan secara intensif dan berkelanjutan. Bantulah kelompok usaha dalam mengatasi berbagai kesulitan, dan arahkan aktifitas kelompok usaha menuju tujuan yang hendak dicapai. Bimbingan yang hanya mengandalkan kepro­yekan hendaknya diubah menjadi bimbingan yang berbasis pelayanan dan kelumintuan. Gunakan bimbingan dengan sistem piramida terbalik dan lakukan tut wuri handayani (menggiring ke arah tujuan yang hendak dicapai).

Keenam, mendukung (supporting). Pemberdayaan kelompok usaha hendaknya mengubah paradigma mobilisa­si masyarakat men­jadi paradigma partisipasi masyarakat. Tumbuhkan inisiatif dan kreatifitas kelompok usaha, dan berikan dukungan terhadap aspirasi yang berkembang. Perlu digaris bawahi bahwa aspirasi tersebut harus mencerminkan kebutuhan, bukan sekedar keinginan!

Revitalisasi Penumbuhan Koperasi Pedesaan

Pencitraan negatif terhadap koperasi harus segera disingkirkan. Bukan koperasinya yang jelek, akan tetapi orang-orang yang mengurus koperasi yang buruk sikap dan perilaku serta mentalitasnya. Banyak koperasi karbitan yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu, misal­nya membentuk koperasi untuk menyerap KUT (Kredit Usaha Tani), atau membentuk koperasi untuk menyalurkan bantuan peme­rintah. Jumlah koperasi di atas kertas begitu banyak, akan tetapi jumlah koperasi yang aktif bisa dihitung dengan jari. Saat ini masih bergentayangan koperasi-koperasi siluman yang tidak jelas anggotanya ataupun tidak jelas pengelolaan keuangan dan akunta­bilitasnya. Tampaknya pe­me­rintah belum serius dan tidak tegas dalam upaya menumbuhkan dan mengem­bangkan kope­rasi, khususnya koperasi di pedesaan. Demi kesejahteraan rakyat, tolong periksa dan evaluasi perkembangan koperasi saat ini.

Semakin maraknya pasar-pasar ekonomi neo­liberal seperti super market, hyper market, Alfamart, Indomart dan sebagainya tentu saja akan mendesak dan melumpuhkan pere­konomian rakyat menengah ke bawah. Keunggulan pelaku pasar bebas tersebut telah mampu merebut hati konsumen (masyarakat) sebab mengua­sai teknologi pemasaran, menampilkan kualitas produk, dan mengembang­kan pelayanan prima. Para pelaku pasar bebas begitu lahapnya menelan aset keuangan per­ekonomian rak­yat. Dalam kerangka agree­ment perda­gangan bebas akan sulit diargumentasikan kebijakan menghentikan izin opera­sional pelaku pasar bebas. Tindakan yang paling elegan adalah melakukan revitalisasi penumbuhan ko­perasi pedesaan. Koperasi di tingkat desa harus tumbuh kuat dan mampu bersaing dengan para pelaku pasar bebas. Jika terjadi kerjasama kemitraan harus mampu memperlihatkan posisi tawar (bargaining position) yang kuat. Koperasi harus mampu membangun model-model pertokoan yang tidak kalah penampilannya dibandng Indomart, Alfamart, dan mart-mart lainnya.

Konsep revitalisasi pe­num­­buhan koperasi pedesaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah (1) berda­yakan kelompok usaha bersama, (2) tumbuhkan jejaring kerjasama antar kelompok usaha, (3) ben­tuklah gabungan kelompok usaha (4) berdayakan gabungan kelompok usaha, dan (5) bentuklah koperasi tingkat desa, Insya Allah basis ekonomi kerakyatan akan semakin kuat. Selan­jutnya pertahankan empat kedayaan koperasi yaitu (1) DAYA SARING KOMO­DITAS, (2) DAYA SAING USAHA, (3) DAYA JU­ANG PENGELOLA KOPE­RASI, DAN (4) DAYA SAN­DING KUA­LITAS PRODUK.

Epilog

Asumsi koperasi tingkat desa yang tumbuh kuat dan sehat harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang menunjukan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil di pedesaan, dan keberpihakan yang nyata kepada usaha-usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. Dukungan kebijakan peme­rintah untuk revitalisasi penumbuhan koperasi pede­saan adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan efi­siensi belanja aparatur dan meningkatkan proporsi belanja publik, khususnya proporsionalitas anggaran revitalisasi penumbuhan ko­perasi pedesaan.

Kedua, menata ulang BUMD yang tidak produktif dan mengembangkan BUMD potensial ekonomi produktif untuk bekerjasama dengan koperasi-koperasi tingkat desa dalam menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia.

Ketiga, Mendorong tumbuh­nya kerjasama kemitraan antara koperasi tingkat desa dengan kalangan dunia usaha (swasta) dengan prinsip simbiosis mutualistis (kerja­sama yang saling mengun­tungkan).

Keempat, pemerintah me­num­buhkan wilayah komo­ditas unggulan dengan sentra pelayanan ekonomi yang dikelola oleh Gabungan Koperasi Tingkat Desa.

Kelima, memperkuat kader­isasi dan fasilitasi petugas di tingkat lapangan agar mampu menerapkan strategi pemberdayaan kelompok usaha bersama, gabungan kelompok usaha bersama, dan koperasi tingkat desa.

Penulis Drs. H. Wan A. Hirawan, M.Si adalah Widyaiswara Badan Diklat Kab. Sukabumi, Dosen Program Pasca Sarjana (S2) dan Sarjana (S1) STISIP Widyapuri Mandiri Kab. Sukabumi, dan Dosen Program Pasca Sarjana STIAMI, IMNI, dan STIA YAPPAN Jakarta.


=================

Silaturahmi (3 habis)

Oleh: A. Malik AS.

Bagaimana cara bersilaturahmi dengan orang yang sudah meninggal?

Dilihat dari etika dan cara bersilaturahmi, sama saja halnya dengan bersilaturahmi kepada yang masih hidup. Hanya saja bersilaturahmi dengan yang sudah meninggal tidak bisa berinteraktif secara langsung, karena jasadnya sudah tidak kelihatan (gaib).

Bersilaturahmi dengan yang sudah meninggal inilah yang hampir kebanyakan orang lebih mengenalnya dengan nama ”Ziarah Qubur atau berziarah”.

Rasulullah Saw pernah melarang kaumnya untuk berkunjung (berziarah qubur), sebab pada saat itu banyak diantara kaumnya yang menyalah gunakan motifasi berziarah (red) tersebut hingga menyimpang dari kaidah-kaidah keyakinan Islam. Mereka datang dengan disertai tujuan lain yaitu meminta, agar dirinya maju pesat dalam usaha, meningkat cepat dalam karir, diberi kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah dan berbagai permintaan yang ditujukan kepada yang sudah meninggal tanpa disadari bawa yang dimintainya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa.

Ziarah seperti inilah yang dilarang Rasulullah Saw dengan sabdanya: ”Laa tazuuruu” janganlah kalian berziarah, sebab cara dan tujuan seperti itu sudah masuk kepada lingkaran perbuatan musyrik (mencampuradukkan, mempersekutukan) Allah dan ajaran-Nya yang murni, yaitu Alqur’an dan Sunah Rasul. Begitupun halnya memohon dan meminta kepada selain Allah Yang Maha Segalanya adalah perbuatan musyriq. Dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani jauh sebelum Nabiyullah diutus ke muka bumi.

Kemudin setelah Rasulullah Saw meluruskan akidah dan motifasi mereka, barulah beliau mempersilahkannya melakukan ziarah; ”Fazuuruhaa” maka boleh kalian berziarah.

Do’a adalah satu-satunya cara untuk melakukan silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal, tak terkecuali jauh atau dekat. Bahkan bagi yang tidak bisa berkunjung/menemui secara langsung orang tua, saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang masih hidup yang jauh dari tempat dimana kita tinggal disebabkan tidak ada pasilitas dan biaya untuk mengunjunginya, do’a adalah cara paling efektip dan efesien untuk dilakukan. Sebab pada prinsipnya silaturahmi adalah do’a, menyabung (menghantarkan) kasih sayang kepada orang lain dan mengambil kasih sayang dari yang lain (yang hidup), diterima oleh kita.

Yang pasti dengan do’a, tujuan untuk menyambung dan menghantarkan kasih sayang kepada yang sudah meninggal pasti akan bisa sampai/terlaksana asalkan pada praktek do’anya sesuai dengan yang di firmankan Allah didalam Alqur’an Surat (Q.S) 6:63, Q.S.7:55,56,205, Q.S.20:7 dan Q.S.17:110 serta dalam hadits-hadits shahih Rasulullah mengenai tata cara berdzikir dan berdo’a.

Itulah makna luas dari sebuah kata ”Silaturahmi”.

Wallaahu a’lamu bi-al-shawab.

================

Perkemi Kota Sukabumi Tiga Kali Jadi Juara Umum

Sukabumi SF.-

Hadir dengan mayoritas wajah baru, atlit Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (Perkemi) Kota Sukabumi, berhasil meraih predikat sebagai juara umum di kejuaraan beladiri Kempo antar pelajar dan mahasiswa se Jabodetabek Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Kempo Rektor dan Dekan FIK Cup 2009.

Kejuaraan yang diselenggarakan di Gedung FIK UNJ 19-21 Juni lalu tersebut, diikuti oleh 154 peserta dari 24 Dojo se Jabodetabek dan Sukabumi. Bukan itu saja, dengan perolehan 8 medali emas, 5 perak dan 12 perunggu. Perkemi Kota Sukabumi, juga mengukuhkan sebagai tim yang telah berhasil 3 kali menjadi juara umum pada kejuaraan serupa. Yaitu, pada tahun 2006, 2007 dan 2009.

Yang lebih membanggakan lagi adalah, dari 24 atlit yang dibawa di kejuaraan tersebut seluruhnya berhasil membawa pulang medali. Bahkan, Perkemi Kota Sukabumi juga berhasil menjadi juara umum kategori mahasiswa di ajang tersebut.

Ketua Majelis Sabuk Hitam sekaligus Pelatih Kempo Kota Sukabumi, Maulana Luthfianto saat ditemui SF di ruang kerjanya LP Kls II B Sukabumi. Mengaku sangat gembira sekaligus bangga dengan prestasi yang berhasil di raih anak didiknya.

Bahkan menurut Luthfi, hal yang paling membanggakan adalah keberhasilan atlit-atlit yang merupakan wajah baru bisa meraih dan membawa pulang medali.

” Saya tidak menyangka, para kenshi muda yang notabene terbilang baru diikutsertakan dalam ajang seperti ini, mampu menunjukkan prestasi yang gemilang dan tidak kalah dengan para seniornya,” katanya.

Lebih jauh Luthfi mengatakan, keberhasilan anak didiknya meraih prestasi di kejuaraan tersebut tidak terlepas berkat kerja keras dan latihan yang secara terus menerus dilakukan. Bahkan dirinya berencana, untuk mengikutsertakan beberapa atlit baru yang telah berhasil meraih prestasi di kejuaraan tersebut untuk dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Contohnya seperti, dalam ajang Pra Kualifikasi Porda Tingkat Jawa Barat bulan November mendatang.

” Berdasarkan hasil evaluasi saya saat kejuaraan tersebut, dari 70 persen wajah baru yang ikut serta sekitar 40 persennya sudah mulai terbentuk mental bertandingnya. Sedangkan 30 persen lagi, akan terus kita bina lebih baik lagi,” tandasnya.

Diungkapkan Luthfi, untuk menghadapi pra kualifikasi Porda Jawa Barat mendatang. Dirinya telah melakukan berbagai persiapan, antara lain dengan melakukan try out dengan atlit kempo dari daerah lain. Bahkan rencananya dalam waktu dekat, sudah ada tim yang mau uji tanding dengan kita. Yaitu dari Kota Bandung dan Yogyakarta.

” Dalam ajang pra kualifikasi Porda Jawa Barat mendatang, kami mengirimkan 14 atlet. Dimana, komposisinya 7 atlit senior dan 7 atlit yang tergolong wajah baru,” ungkapnya.

Kedepannya Luthfi berharap, dengan prestasi yang cukup membanggakan ini kiranya semua pihak dapat memberikan dukungan bagi perkembangan olahraga Kempo di Kota Sukabumi. Terlebih nantinya, atlit kempo kota Sukabumi rencananya akan mengikuti kejuaraan kempo level internasional di Denpasar, Bali.

Dalam kejuaraan Kempo se Jabodetabek di UNJ tersebut, Perkemi Kota Sukabumi diperkuat oleh, 4 atlit asal SMP 5 Kota Sukabumi, 10 atlit asal SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, 10 atlit asal Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan 1 orang official (Maulana Luthfianto). HERRY.F

================

NAGARA SILUMAN

L I E U R

Ku : Uyut Sarĕngsĕng

Kuresep nengeutan tingkah polah siluman nu kapapancĕnan nyiar picaritaeun pikeun di dongĕngkeun ka rahayat siluman nu mĕmang butuh dongĕng pikeun pieunteungeun hirup sarta kahirupanana, garesit alah batan panah nu di pentang tina busurna, nyeleyeng nĕangan sasaran nu dituju. Clep nancleb meneran pisan, kocĕak nu kapanah ngajerit, ngocĕak bari tulung tulungan. Heueuh, salah saha atuh beut ngalakukeun kajadian sarupa kitu,kawas nu teu boga wiwaha, jiga nu teu boga ĕlmu, kalakuan tĕh makarep sorangan.

Saperti pangalaman nu karandapan ku Ni Siluman Anting Suing, inyana kapapancĕnan tugas kudu nyiar picaritaan pikeun dongĕngkeuneun ka rahayat dina poĕ isuk. Ti peuting mula Ni Siluman Anting Suing geus ngararancang nyiar picaritaeun tĕh ka salah sahiji bagian di karajaan, nyaĕta bagĕan nu ngatur jeung ngariksa pamarĕntahan.

Mĕmĕh indit ka tempat nu rĕk dituju Ni Siluman Anting Suing geus seged ti mimiti buku keur nyatet nepika kodak paranti motrĕt geus diasupkeun kana tas leutik, teu poho kana tudung ciri khas manĕhna.

“ Nyarap heula atuh Suing mĕmĕh mangkat tĕh, ambĕh teu asup angin “ ceuk indungna ti dapur ngagorowok.

“ Muhun, kin sakedap deui “ jawab Ni Siluman Anting Suing

“ Na rĕk nyiar carita kamana kitu Suing, pan ieu tĕh rebun kĕnĕh.” Indung Ni Siluman Anting Suing nyampeurkeun anakna, leungeun katuhuna nanggeuy sarapan sapiring.

“ Nyaĕta tebih, badĕ ka karajaan “ Ni Siluman Anting Suing teu nolak deui keudeuweuk alas sarapan dina leungeun katuhu indungna dicokot, am sahuap sahuap diasupkeun kana lambeuy nu ambucuy beureum. Indungna neuteup bari muji dina jero hatĕ, keur geulis tĕh ieu budak mani somĕah jeung adab ka nu jadi kolot.

Sarĕngsĕna sarapan Ni Siluman Anting Suing pamit mĕnta ijin kanu jadi indung hayang dianteur ku pangdu’a, pangjajap asih, pangupah jiwa pikeun kasalametan tur hasil nu di pimaksud. Langeor Ni Siluman Anting Suing laju nuturkeun lengkahna rĕk ngajugjug salah hiji bagian di Karajaan.

Hejona tatangkalan nu kaliwatan nambah asri lingkungan nu mĕmang diropĕa ku rahayat keur nambah nambah pangabetah bumĕn - bumĕn di ieu tempat, silih asah silih asuh, gemah ripah rĕpĕh rapih mangrupa prinsip rahayat nu moal bisa dipisahkeun deui sabab geus ngajadi lambaran getih nu

Ngahiji tulang jeung daging.

Bener nitenan pilemburan nu kaliwatan mantak kacida betahna, hirup kumbuh jeung rahayat taya kuciwana. Tapi lain deui nitenan kaayaan di karajaan, para ponggawana loba cawadeunana, nyelewer tĕh geus lain béja nu anĕh awĕwĕ nu boga salaki ngijing sila bengkok sembah barobogohan jeung nu sapagawĕanana.

Carita samodél kitu lain ngan saukur keur dongĕngkeuneun tapi pieunteungeun pikeun pagawĕ pagawékarajaan nu alanyar di angkat, teu rék kitu kumaha nurutkeun catetan daun lontar, salian ti manipulasi, kolusi, korupsi, nyelewer téh mangrupa tindakan amoral kaasup penyeléwéngan séx.

Leuwihna ti kitu dina catetan daun lontar loba para pagawé nu dicopot tina kalungguhanana malah loba nu dijagragkeun ka pangadilan, nu jadi rugi jeung aib balik deui kana dirina tur kulawargana, antukna anak anakna jadi korban lantaran nu jadi kolot teu ngukur ka kujur, teu ngaji kana diri nuturkeun hawa nafsu.

Bener ari leumpang bari muter deui pangalaman sarta mukaan catetan teu karasa gapura istana karajaan geu katingali, muji syukur kanu Agung geuning pagawé karajaan téh teu ripuh ripuh teuing katingali nu marawa motor sakitu lobana nya kitu deui mobil. Teu sapanyeupahan seureuh Ni Siluman Anting Suing geus tepi kanu di jugjug, ngan hanjakal rohangan pagawé suwung taya saurang urang acan. Na kamarana atuh geus sakitu beurangna can aya nu datang. Kuliwed Ni Siluman Anting Suing ka rohangan séjén, didieu mah rempeug aya nu garawé.

“ Sampurasun, punten bade tumaros dupi rohangan nu sapalih kamarana nya teu araya ? “ ceuk Ni Siluman Anting Suing rengkuh.

“ Oh, leres teu araya, numutkeun wartos mah arangkat ka sebrang aya pasemoan “ jawab salah saurang pagawé.

“ Kutan sadayana, lami panginten nya ? “ Ni Siluman Anting Suing rada nyeuleukseuk.

“ nguping wartos mah antawis opat atanapi tujuh dinten ! “ ceuk pagawé tadi bari teu incah tina pangdiukanana.

Leung Ni Siluman Anting Suing ngahuleung, naha bet di kerid eta wadya balad ka wewengkon sebrang, sabarahaeun waragad nu kudu di kaluarkeun, naha kabéh marilu jadi pamilon kitu dina pasemoan atawa ngan saukur méakeun anggaran karajaan bari arulin. Ah………. Lieur. Lieur euweuh benerna, lieur loba carita nu lieur. Lieur ti mimiti nyelewer, manipulasi, kolusi tur korupsi jadi carita nu teuing iraha réngséna. Anéh jeung lieur ngahiji jadi pananya, naha nu kieu nu disebut pelayanan prima ?